Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Kompas.com - 30/06/2022, 15:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

LOMBOK BARAT, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, perbedaan soal jatuhnya Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengurus Pusat Muhammadiyah merupakan hal yang biasa terjadi.

Ma'ruf berpendapat, masyarakat Indonesia sudah lebih dewasa sehingga tidak lagi meributkan perbedaan tersebut

"Dulu itu ketika tejadi perbedaan terjadilah keributan di masyarakat, tapi sekarang masyarakat kita sudah dewasa, sudah legawa. Jadi kalau ada yang tidak sama, itu mereka toleransinya sudah tinggi," kata Ma'ruf usai meninjau peternakan sapi di Lombok Barat, Kamis (1/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Menurut Ma'ruf, masyarakat pun sudah mengetahui pilihannya masing-masing, antara mengikuti keputusan pemerintah atau Muhammadiyah.

"Jadi, enggak ada masalah, itu sudah kita bangun lama sekali supaya ada saling pengertian di antara semua pihak," ujar Ma'ruf.

Pemerintah telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu (10/7/2022), berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan Idl Adha jatuh pada Sabtu (9/7/2022).

Keputusan pemerintah tersebut diambil melalui sidang isbat pada Rabu (29/6/2022) kemarin setelah memantau keberadaan hilal.

Baca juga: Sejarah Hari Raya Idul Adha

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhif Sa'adi menyampaikan, ada dua metode yang ditetapkan dalam menentukan waktu awal Zulhijah 1443 Hijriah, yakni metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyat (melihat langsung keberadaan hilal) yang tidak terpisahkan.

"Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, keduanya sama pentingnya,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com