Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/06/2022, 15:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

LOMBOK BARAT, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, perbedaan soal jatuhnya Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengurus Pusat Muhammadiyah merupakan hal yang biasa terjadi.

Ma'ruf berpendapat, masyarakat Indonesia sudah lebih dewasa sehingga tidak lagi meributkan perbedaan tersebut

"Dulu itu ketika tejadi perbedaan terjadilah keributan di masyarakat, tapi sekarang masyarakat kita sudah dewasa, sudah legawa. Jadi kalau ada yang tidak sama, itu mereka toleransinya sudah tinggi," kata Ma'ruf usai meninjau peternakan sapi di Lombok Barat, Kamis (1/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Menurut Ma'ruf, masyarakat pun sudah mengetahui pilihannya masing-masing, antara mengikuti keputusan pemerintah atau Muhammadiyah.

"Jadi, enggak ada masalah, itu sudah kita bangun lama sekali supaya ada saling pengertian di antara semua pihak," ujar Ma'ruf.

Pemerintah telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu (10/7/2022), berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan Idl Adha jatuh pada Sabtu (9/7/2022).

Keputusan pemerintah tersebut diambil melalui sidang isbat pada Rabu (29/6/2022) kemarin setelah memantau keberadaan hilal.

Baca juga: Sejarah Hari Raya Idul Adha

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhif Sa'adi menyampaikan, ada dua metode yang ditetapkan dalam menentukan waktu awal Zulhijah 1443 Hijriah, yakni metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyat (melihat langsung keberadaan hilal) yang tidak terpisahkan.

"Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, keduanya sama pentingnya,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com