Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana PKB, Nasdem dan PKS Jajaki Koalisi, Mengulang Era Dukung SBY?

Kompas.com - 18/06/2022, 07:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

Munculnya nama Partai Demokrat di tengah rencana pembahasan "Koalisi Semut Merah", sebutan koalisi yang tengah dibangun antara PKB dan PKS, seakan menyiratkan kenangan lama gabungan partai itu dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono silam.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini komunikasi intensif masih terus dilakukan oleh ketiga elite parpol.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Demokrat Jalin Komunikasi dengan PKB-PKS, Ini Kata Sekjen PDI-P

Diketahui, ketika SBY memimpin Indonesia selama dua periode pada 2004-2009 dan 2009-2014, PKS dan PKB yang saat itu berkoalisi mendapat jatah kursi yang cukup signifikan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama, PKB mendapat empat jatah kursi menteri. Alwi Shihab yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKB  sempat menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat sebelum akhirnya diganti oleh Aburizal Bakrie pada 2005.

Selanjutnya Erman Suparno yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggantikan Fahmi Idris. Lalu ada Maftuh Basyuni yang menjabat sebagai Menteri Agama dan Syaifullah Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Ketika Kementerian PPDT berganti nama menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun posisi Syaifullah digantikan oleh kader PKB lainnya yakni Lukman Edy.

Sementara PKS mendapatkan jatah dua kursi menteri yakni Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Baca juga: PKS, PKB, Demokrat Jajaki Koalisi, Nasdem Tak Merasa Ditinggalkan

Selanjutnya pada era KIB jilid kedua, giliran PKS yang mendapatkan jatah menteri lebih banyak dibandingkan PKB. 

Tercatat ada empat kader PKS yang duduk di kursi kabinet. Mereka adalah Suswono sebagai Menteri Pertanian, Salim Segaf Al-Jufri sebagai Menteri Sosial, Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi sebelum digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta pada tahun 2011.

Sementara PKB mendapat dua jatah menteri yakni Muhaimin Iskandar yang menduduki jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

 

Herzaky menuturkan, Demokrat memang membuka komunikasi dengan semua partai demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Meski demikian, komunikasi yang kini tengah dibangun dengan PKS dan PKB belum membicarakan sosok yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Soal capres/cawapres kami kesampingkan dulu. Yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat," ujar Herzaky.

Baca juga: PKB Akui Jajaki Koalisi dengan Demokrat-PKS, Cari Hari Baik untuk Deklarasi

Penjajakan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com