Rencana PKB, Nasdem dan PKS Jajaki Koalisi, Mengulang Era Dukung SBY?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan tengah menjalin komunikasi untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang.

Munculnya nama Partai Demokrat di tengah rencana pembahasan "Koalisi Semut Merah", sebutan koalisi yang tengah dibangun antara PKB dan PKS, seakan menyiratkan kenangan lama gabungan partai itu dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono silam.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, saat ini komunikasi intensif masih terus dilakukan oleh ketiga elite parpol.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Demokrat Jalin Komunikasi dengan PKB-PKS, Ini Kata Sekjen PDI-P

Diketahui, ketika SBY memimpin Indonesia selama dua periode pada 2004-2009 dan 2009-2014, PKS dan PKB yang saat itu berkoalisi mendapat jatah kursi yang cukup signifikan.

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama, PKB mendapat empat jatah kursi menteri. Alwi Shihab yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKB  sempat menjabat Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat sebelum akhirnya diganti oleh Aburizal Bakrie pada 2005.

Selanjutnya Erman Suparno yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggantikan Fahmi Idris. Lalu ada Maftuh Basyuni yang menjabat sebagai Menteri Agama dan Syaifullah Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

Ketika Kementerian PPDT berganti nama menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pun posisi Syaifullah digantikan oleh kader PKB lainnya yakni Lukman Edy.

Sementara PKS mendapatkan jatah dua kursi menteri yakni Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan Muhammad Yusuf Asy'ari sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Baca juga: PKS, PKB, Demokrat Jajaki Koalisi, Nasdem Tak Merasa Ditinggalkan

Selanjutnya pada era KIB jilid kedua, giliran PKS yang mendapatkan jatah menteri lebih banyak dibandingkan PKB. 

Tercatat ada empat kader PKS yang duduk di kursi kabinet. Mereka adalah Suswono sebagai Menteri Pertanian, Salim Segaf Al-Jufri sebagai Menteri Sosial, Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Suharna Surapranata sebagai Menteri Riset dan Teknologi sebelum digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta pada tahun 2011.

Sementara PKB mendapat dua jatah menteri yakni Muhaimin Iskandar yang menduduki jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Helmy Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Herzaky menuturkan, Demokrat memang membuka komunikasi dengan semua partai demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Meski demikian, komunikasi yang kini tengah dibangun dengan PKS dan PKB belum membicarakan sosok yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Soal capres/cawapres kami kesampingkan dulu. Yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat," ujar Herzaky.

Baca juga: PKB Akui Jajaki Koalisi dengan Demokrat-PKS, Cari Hari Baik untuk Deklarasi

Penjajakan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa komunikasi yang saat ini tengah berjalan baru sebatas penjajakan. 

Ia pun memastikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengumumkan rencana pembentukan koalisi itu.

"Ini kan baru komunikasi, pacaran, soal deklarasi, soal pengumuman itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi ya cari hari yang baik, cari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini," kata Jazilul di Kompleks Parlemen.

Jazilul pun menegaskan bahwa koalisi yang mungkin akan dibangun kelak tidak akan menutup kemungkinan untuk mengajak partai lain di dalamnya, termasuk Nasdem.

Diketahui, beberapa waktu lalu para elite Demokrat dan Nasdem telah bertemu di Kantor DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta.

Menurut Jazilul, setiap koalisi membutuhkan dukungan partai lain untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

Baca juga: Demokrat Akui Komunikasi Intens dengan PKB dan PKS

"Jadi kalau disebut mungkin, pasti mungkin karena dia tidak mungkin dia sendirian. Bawa tiket sendirian enggak bisa masuk, bagaimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus," kata Jazilul.

Nasdem tak merasa ditinggalkan

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa partainya tidak merasa ditinggalkan menyusul rencana pembentukan koalisi Demokrat-PKS-PKB.

Termasuk, kata dia, dengan adanya pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya.

Menurut Ali, dengan telah dikantonginya tiga nama calon presiden yang hendak diusung pada Pilpres 2024 mendatang, Nasdem justru telah memiliki modal tersendiri untuk ditawarkan kepada parpol lain.

Ketiga nama itu adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Dia yakin nama-nama capres yang direkomendasikan Nasdem menarik bagi partai lain yang sudah menjajaki koalisi.

Baca juga: Eks Gubernur Banten Wahidin Halim Keluar dari Demokrat, Nasdem: Kita Kasih Karpet Biru

"Insya Allah yang akan kami tawarkan adalah putra terbaik negeri. Dan pastinya akan kami tawarkan kepada partai koalisi, sebagai daya tawar untuk sama-sama mengusulkan nama tersebut," tuturnya.

Lebih jauh, Ali mengatakan bisa saja koalisi lain mengusulkan sosok capres yang sama dengan Nasdem.

Sehingga, Nasdem bisa bergabung dengan koalisi yang memiliki visi sama tersebut.