Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Akui Jajaki Koalisi dengan Demokrat-PKS, Cari Hari Baik untuk Deklarasi

Kompas.com - 17/06/2022, 16:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengakui bahwa partainya tengah menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jazilul mengatakan, koalisi tersebut tidak akan buru-buru diumumkan.

"Ini kan baru komunikasi, pacaran, soal deklarasi, soal pengumuman itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi ya cari hari yang baik, cari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Menurut Jazilul, hal ini ia sampaikan agar publik tahu bahwa komunikasi partai-partai politik terus berjalan, termasuk di antara PKB, PKS, dan Demokrat.

Jazilul juga tidak menutup kemungkinan bahwa koalisi yang tengah dijajaki itu memiliki anggota baru yakni Partai Nasdem.

Baca juga: Demokrat Akui Komunikasi Intens dengan PKB dan PKS

Sebab, masing-masing partai membutuhkan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"Jadi kalau disebut mungkin, pasti mungkin karena dia tidak mungkin dia sendirian. Bawa tiket sendirian enggak bisa masuk, bagaimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus," kata Jazilul.

Ia menambahkan, koalisi yang tengah dijajaki ini pun tidak terburu-buru membicarakan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengakui bahwa partainya berkomunikasi intens dengan PKB dan PKS.

"Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Ziarah Bareng Waketum PKB, Sekjen Gerindra: Kami Berhubungan Baik dengan Partai Mana Pun

Demokrat, PKB, dan PKS pun pernah tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com