Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal “Reshuffle” Kabinet, Demokrat Minta Menteri Fokus Bantu Kerja Presiden

Kompas.com - 15/06/2022, 23:08 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta dua menteri dan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk fokus bekerja membantu presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendrta Putra mendorong para menteri yang baru itu untuk bisa bekerja maksimal di sisa masa jabatan presiden Jokowi.

“Yang menjadi penting itu fokus tadi bahwa dalam dua tahun ke depan fokusnya adalah bagaimana ekonomi bisa segera pulih, rakyat bisa segera keluar dari kesulitan-kesulitan mereka,” ujar Herzaky saat ditemui di Menara Kompas, Rabu (15/6/2022).

“Bagaimanapun ini menjadi kunci, tolong lah, mohon para menteri yang sudah sangat dipercaya oleh Bapak Presiden untuk bergabung di kabinet fokus saja bantu Bapak Presiden untuk perbaiki situasi saat ini,” ucapnya.

Baca juga: Mereka yang Ditegur dan Dimarahi Jokowi tapi Selamat dari Reshuffle Kabinet...

Partai Demokrat pun meminta seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tidak memanfaatkan sisa periode masa pemerintahan saat ini untuk kampanye pada Pemilu 2024.

“Jangan, mohon maaf ya, bergenit-genit kampanye saat ini apalagi menggunakan fasilitas negara,” ujar Herzaky.

“Kalau mereka saat ini melaksanakan kinerjanya melakukan tanggung jawabnya membantu Bapak Presiden dengan baik masyarakat akan melirik mereka dan akan melihat mereka ini dari partai mana,” ucapnya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Kepentingan Politik atau Memperkuat Kinerja?

Dalam reshuffle kali ini, Jokowi mengganti dua menteri di kabinet yakni menteri perdagangan (mendag) dan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik mengganti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru, yaitu wakil menteri ATR/ BPN, wakil menteri keteragakerjaan (wamenaker) dan wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditunjuk sebagai wamen ATR/BPN menggantikan koleganya di PSI Surya Tjandra.

Baca juga: Waketum Bantah Ada Deal Antara Surya Paloh dengan Jokowi Agar Kader Nasdem Tak Kena Reshuffle

Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan (wamenaker).

Kemudian, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai wakil menteri dalam negeri (Wamendagri).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com