Kompas.com - 14/06/2022, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memprediksi menteri di bidang perekonomian akan direshuffle.

Hal itu disampaikan Baidowi menanggapi hasil survei Charta Politika yang menunjukkan lebih dari 50 persen responden menyatakan kondisi peremonomian saat ini buruk.

“Ya kalau dikaitkan (dengan hasil survei) ada juga (menteri di sektor ekonomi yang mungkin direshuffle). Kalau kemungkinan ternyata tidak ada, ya apa boleh buat wong (orang) hak prerogatif presiden,” kata Baidowi di DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baidowi menilai, pos di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat paling mudah diukur. Misalnya, dari sisi pertumbuhan ekonomi dan upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Baidowi memastikan bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui.

Baca juga: Isu Reshuffle, Wasekjen: Jumlah Menteri PDI-P Tetap, bahkan Bisa Bertambah

Menurutnya, Jokowi mempunyai parameter dalam mengukur kinerja di kabinetnya, khususnya di bidang perekonomian.

“Karena di bidang ekonomi sudah jadi rahasia umum (penilaian buruk), bukan hanya di kalangan survei, tapi di masyarakat awam yang mengalami langsung dampak itu sangat terasa,” kata Baidowi.

Berdasarkan temuan Charta Politika, sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kondisi ekonomi buruk pada periode Juni 2022.

Hasil lebih buruk tercatat pada periode survei sebelumnya yaitu April 2022. Sebanyak 56,4 persen responden menyatakan hal tersebut.

Dua bulan sebelumnya, Februari 2022, responden juga menyatakan kondisi ekonomi buruk sebanyak 52,4 persen.

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mengemuka.

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi sejak 2014 hingga Terkini

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab soal isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut akan digelar pada Rabu (15/6/2022) atau besok.

Menurut Pramono, kepastian waktu reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Deklarasi Anies Capres dan Etika Politik Nasdem di Kabinet Jokowi

Nasional
Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Mengenang 96 Tahun Frans Seda, Jembatan Indonesia dari Timur Indonesia

Nasional
Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Selangkah Lagi Perkara Ferdy Sambo dkk Diadili

Nasional
Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Eks Hakim Agung Harap Jaksa Hati-hati Susun Dakwaan Ferdy Sambo dkk

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka Pagi ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

[POPULER NASIONAL] Pangkogabwilhan II Meninggal Dunia | KPK Belum Akan Jemput Paksa Lukas Enembe

Nasional
Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Jaksa Tangani Ferdy Sambo dkk Diminta Teliti Jumlah Barang Bukti di Pelimpahan Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.