Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle", Wasekjen: Jumlah Menteri PDI-P Tetap, bahkan Bisa Bertambah

Kompas.com - 14/06/2022, 17:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Arif Wibowo mengaku optimistis, kader partainya di kabinet tidak akan alami perubahan jika terjadi perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebaliknya, Arif menyebut bahwa bisa saja komposisi menteri di kabinet ditambah dari kader partai berlambang banteng itu.

"Jumlah menterinya tetap seperti yang ada. Bahkan bisa tambah, saya tidak tahu apakah nanti Pak Utut (Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto), apakah Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Arif ditemui di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Riwayat Reshuffle Kabinet Jokowi sejak 2014 hingga Terkini

Kendati demikian, Arif menyatakan bahwa soal reshuffle menjadi kewenangan penuh dari Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, terkait kepastian reshuffle lebih baik ditanyakan langsung kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Tanya presidennya. Tetapi PDI-P meyakini bahwa tidak akan ada masukan ke partai kami. Kami keluarga besar PDI-P baik-baik saja," ujarnya.

Arif menambahkan, PDI-P hingga kini belum mendapatkan informasi resmi dari pihak Istana. Namun, ia tak mengetahui seperti apa informasi yang didapat oleh partai lain.

"Ya kalau itu, terkait partai lain, kami tidak tahu. Tapi sejauh ini PDI-P, kami semua orapopo (enggak apa-apa), baik-baik saja, aman," katanya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mengemuka.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab soal isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut akan digelar pada Rabu (15/6/2022) atau besok.

Menurut Pramono, kepastian waktu reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022).

"Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," tegasnya.

Baca juga: PAN: Muncul Spekulasi Reshuffle Tumbangkan Nama Besar, Picu Efek Domino Politik Nasional

 

Pramono menjelaskan, Presiden Jokowi sudah delapan tahun memimpin kabinet sehingga memahami apa yang nenjadi kebutuhan dari kabinetnya.

"Presiden kan beliau sudah delapan tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini. Sehingga, itu yang menjadi beliau sangat tahulah," tambahnya.

Baca juga: Pengamat Anggap Reshuffle Tak Efektif jika Cuma Masukkan Pemain Baru

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com