Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP soal Isu PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang: Dia Belum Dapat "Jatah Kue"

Kompas.com - 14/06/2022, 17:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan, partainya tak mempersoalkan bila akhirnya PAN mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet.

Termasuk, kata dia, bila kelak jatah kursi tersebut diisi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau bagi PPP, tidak ada masalah beliau menjadi menteri di bidang ATR atau apa, silakan saja. Itu menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar pria yang akrab disapa Awiek itu saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Ia menyebut PAN sejak masuk ke dalam koalisi pemerintahan belum mendapatkan 'jatah kue'.

"Dan PAN masuk koalisi sampai saat ini mungkin dilihat belum mendapatkan 'jatah kue' di kabinet. Namun demikian, PAN bisa saja deal politik dengan Presiden kita juga tidak tahu," tuturnya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Lebih lanjut, Awiek mengatakan, tidak ada yang mengetahui kesepakatan apa yang diberikan kepada PAN saat bergabung dengan koalisi pemerintahan sejak Agustus 2021 lalu.

Awiek menyebut tidak semua politik bisa dilihat secara kasat mata.

Untuk diketahui, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Tetapi, Bima tak menyebutkan nama kader PAN yang akan mengisi kursi menteri tersebut

"Informasinya kalau posisi menteri mungkin satu. Tetapi yang lainnya belum kami pastikan," kata Bima saat ditemui di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Bima mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi akan dilakukannya reshuffle kabinet.

Baca juga: Soal Kabar PAN Masuk Kabinet, Istana: Presiden yang Memutuskan

Ia mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun sudah menyiapkan nama-nama kader yang layak mengisi kursi menteri tersebut.

"Kami percayakan sepenuhnya ke ketua umum apakah ketua umum mengusulkan kader atau bahkan ketua umum sendiri itu, kami serahkan sepenuhnya kepada ketum," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com