Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Sebut Ada Spekulan Manfaatkan Wabah PMK untuk Banting Harga Sapi

Kompas.com - 14/06/2022, 17:28 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, wabah penyakit mulut dan kaki yang saat ini menyerang ratusan ribu hewan ternak di Indonesia dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan untuk membanting harga sapi.

Ia mencontohkan, ada sapi seharga Rp 30 juta, namun karena pernyataan dari para spekulan, sapi tersebut dijual dengan harga Rp 10 juta bahkan hanya Rp 7 juta.

"Sekarang banyak sekali spekulan-spekulan, yang quote and quote selalu menakut-nakuti rakyat. Akhirnya ada yang harga (sapi)nya Rp 30 juta, rakyat karena takut menjualnya Rp 10 juta, Rp 7 juta," ucap Syahrul ketika ditemui di kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Wabah PMK Menjelang Idul Adha, Pakar IPB Sarankan Hal Ini

"Nah tetapi ini kita tangani itu semua," ucap Syahrul.

Ia pun tak menampik kekhawatiran mengenai persebaran wabah PMK saat ini di Indonesia.

Hingga 13 Juni, Kementan melaporkan jumlah hewan sakit tertular PMK sebanyak 150.630 ekor, jumlah hewan yang sembuh sebanyak 39.887 ekor, jumlah hewan potong bersyarat sebanyak 893 ekor, sedangkan jumlah hewan mati 695 ekor.

Syahrul pun memastikan, ketersediaan hewan ternak, khususnya sapi menjelang Idul Adha di awal Juli mendatang dipastikan dalam kondisi cukup.

"Kita punya populasi sapi itu 16 juta, yang kena 100.000an, bukan berarti itu tidak banyak. Banyak juga, kita juga harus khawatir. Tapi dibandingkan 16 juta kan itu artinya masih tersedia," ucap Syahrul.

Baca juga: Kementan: Meski dalam Kondisi Wabah PMK, Stok Hewan Kurban Aman

Ia pun mengungkapkan, per hari ini penyuntikan vaksin PMK terhadap hewan ternak sudah mulai dilakukan di Sidoarjo.

Syahrul pun mengatakan, penyuntikan vaksin terhadap hewan ternak ini akan dilakukan secara bertahap dan akan dimasifkan per 18 Juli mendatang.

"Mulai kemarin (vaksin) masu. Hari ini sudah suntikkan di Sidoarjo, tentu berproses tidak sekaligus, karena dia kan pengiriman melalui pesawat," ucap Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com