Bawaslu Minta DPR Segera Cairkan Dana Tahapan Pemilu pada 2022 Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta DPR segera mencairkan anggaran tahapan pemilu untuk tahun ini.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, DPR telah menjanjikan dana tersebut bakal direalisasikan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 disahkan.

Sebagai informasi, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/6/2022) lalu lewat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

"Janjinya kan setelah dalam tahapan disahkan, maka hal tersebut dapat direalisasikan kepada Bawaslu, sehingga kemudian kami dapat melakukan hal-hal bentuk-bentuk pengawasan," ujar Bagja kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Ia menjelaskan, Bawaslu memperoleh alokasi dana total penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan nominal sekitar Rp 22 triliun.

Bagja merasa, jumlah tersebut sudah sangat rasional bagi kebutuhan kerja Bawaslu. Dana itu dibagi ke dalam 3 tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024.

"(Anggaran) 2022 ini sekitar Rp 2 triliun yang kemudian harus digunakan untuk kesiapan dalam melakukan pengawasan perencanaan, pengawasan verifikasi parpol, baik administrasi maupun faktual," ucap Bagja.

Di samping itu, dana ini juga diperlukan dalam memproses permohonan sengketa dalam pencalonan.

Baca juga: Rapat Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024 Batal, Komisi II: KPU Roadshow ke Lembaga Tinggi Negara

Pemrosesan permohonan sengketa ini memerlukan kesiapan para pengawas dari Bawaslu, sehingga pencairan dana dari DPR sangat dibutuhkan.

"Nah, membangun kompetensi dasar (pengawasan) itu tujuan kami di tahun 2022 ini, yaitu melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan kerja sama," ujar Bagja.