Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024 Batal, Komisi II: KPU Roadshow ke Lembaga Tinggi Negara

Kompas.com - 30/05/2022, 17:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pembahasan penetapan tahapan dan anggaran Pemilu 2024 yang rencananya digelar antara Komisi II DPR dan penyelenggara Pemilu bersama pemerintah pada hari ini, Senin (30/5/2022), dibatalkan.

Hal tersebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tidak hadir. 

"Nah, kami dengan Kemendagri sudah merencanakan tangga 30 ini. Tapi KPU kemudian mau, katanya mau melakukan konsultasi lagi dengan beberapa institusi yang lain," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Jokowi Ingatkan KPU Hati-hati Jangan Sampai Teknis Pemilu Jadi Isu Politik

Doli mengatakan, sebelumnya Komisi II menilai hari ini menjadi tanggal yang tepat mengadakan rapat mengingat semakin dekatnya tenggat keputusan jadwal tahapan pemilu 2024 pada 14 Juni 2022.

Komisi II menilai rapat yang rencananya digelar hari ini karena pihaknya menginginkan cepat selesainya soal jadwal tahapan Pemilu.

"Cuma, karena KPU ingin jalan-jalan dulu, roadshow, ke lembaga-lembaga tinggi negara saya kira kita ikuti aja," tutur Doli.

Politisi Partai Golkar itu belum dapat memastikan kapan rapat kembali dilaksanakan. Sebab, pada 6 Juni, KPU dijadwalkan bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Menurutnya, kemungkinan rapat akan kembali digelar setelah pertemuan itu.

Baca juga: KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

"Mungkin habis tanggal 6 (Juni), Ibu ketua DPR mungkin, (lalu) ketemu ketua MPR, ketemu Dubes Amerika mungkin. Kita kan enggak tahu," terangnya.

Doli mengatakan, Komisi II sudah berusaha membuat jadwal rapat untuk mempercepat pembahasan tahapan pemilu.

Menurutnya, DPR mengandalkan KPU atas semua keputusan terkait cepat atau tidaknya jadwal tahapan Pemilu.

"Kan semuanya tergantung KPU. Ya kan. Kami udah mempersiapkan waktu hari ini. Yang menurut kami cukup," tutup Doli.

Baca juga: Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Rapat mengenai penetapan tahapan dan anggaran pemilu 2024 juga ditunda pada Senin (23/5/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan, rapat ditunda setelah sejumlah pihak tidak dapat hadir karena ada agenda lain, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir. Barangkali Bapak Menteri Dalam Negeri, informasi yang kita terima beliau masih berada di luar untuk wisuda anaknya sehingga kita belum bisa mendapatkan konfirmasi mengenai schedule ini," kata Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, rapat tersebut rencananya dijadwal ulang untuk digelar pada 30 atau 31 Mei 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com