Pemerintah Minta Anggaran Pemilu 2024 Disusun Secara Efektif dan Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta, agar penyusunan anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien.

"Anggaran ini prinsip dasar dari pemerintah kami masukkan untuk KPU yang nanti akan menyusun PKPU. Yang pertama adalah efektif, artinya anggaran itu tepat digunakan untuk setiap tahapan berhalan lancar," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).

Ia menekankan, efisiensi anggaran sangat penting. Pasalnya, anggaran pemilu mendatang melonjak cukup besar, dibandingkan dengan anggaran pemilu sebelumnya.

Saat ini, pemerintah masih membutuhkan biaya yang besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan akan berakhir pada saat pemilu digelar.

Baca juga: Rabu Besok, Bawaslu RDP dengan DPR Bahas PKPU dan Anggaran Pemilu

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar pemerintah membahasnya secara cermat dengan DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

"Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain," ujar Tito.

Selain itu, ia menambahkan, saat ini banyak program strategis nasional maupun daerah yang belum terselesaikan dan membutuhkan biaya besar.

Hal itu belum ditambah dengan rencana pemekaran tiga provinsi di Papua yang juga membutuhkan biaya.

"Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin tapi tetap mencapai target pemilu terlaksana aman dan lancar," kata Tito.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 segera diputuskan mengingat tahapan Pemilu sudah akan dimulai pada Juni 2022.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Dukung Penuh Pemilu 2024, Termasuk soal Anggaran

Jokowi mengatakan, anggaran terhadap Pemilu akan dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu. Rinciannya, APBN untuk Pemilu dan APBD untuk Pilkada.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun, Bawaslu 33,8 triliun," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Negara, dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Secara khusus, Jokowi meminta perkiraan anggaran tersebut dihitung kembali.

"Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," kata dia.