Kompas.com - 14/06/2022, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai bahwa masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 sudah sesuai Undang-undang Pemilu.

"Menurut kami, apa yang dilakukan KPU dan Komisi II (DPR RI) telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Sebelumnya, masa kampanye 75 hari ini diprotes Partai Buruh.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jajaran sempat beraudiensi dengan KPU maupun Bawaslu untuk menyampaikan keberatan mereka.

Baca juga: KPU Atur Keanggotaan Partai Berbasis KTP, Partai Buruh Ngadu ke Bawaslu

Bagja melanjutkan, Bawaslu tidak akan aktif untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh KPU terkait masa kampanye 75 hari.

Sebab, selain menganggap hal itu sudah sesuai ketentuan, Partai Buruh pun tidak membuat laporan resmi kepada mereka.

"Kami akan melakukan kajian terhadap hal tersebut, tapi sampai kemarin tidak ada laporan," ujar Bagja.

"Kalau memang ada dugaan ke arah sana (pelanggaran), ada mekanisme judicial review. Silakan saja, kami tidak mendorong dan juga tidak menolak jika ada laporan pelanggaran,” ungkapnya.

Baca juga: Partai Buruh Anggap Masa Kampanye Hanya 75 Hari Langgar UU Pemilu

Sebelumnya, berdasarkan argumentasi hukum Partai Buruh merujuk Undang-undang Pemilu, negara sebetulnya memberi waktu hingga 9 bulan untuk masa kampanye.

Usul agar masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari sebelumnya datang dari DPR yang kemudian disanggupi KPU dengan dalih mengurangi potensi keterbelahan masyarakat.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara Soal Pengakuan Sambo Atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara Soal Pengakuan Sambo Atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres Bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres Bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Jambore Nasional Pramuka 2022 Bakal Dibuka Ma'ruf Amin

Nasional
Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta 'Fee' Rp 15 Triliun

Kuasanya Dicabut, Eks Pengacara Bharada E Deolipa Yumara Minta "Fee" Rp 15 Triliun

Nasional
Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Ketua Komisi III Pastikan Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir Yosua Digelar Terbuka

Nasional
Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Prabowo Dinilai di Atas Angin jika Ganjar dan Anies Tak Maju pada 2024

Nasional
OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

OTT Bupati Pemalang Terkait Jual Beli Jabatan

Nasional
Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Muzani Sebut Kader Siap Kerja Keras Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Update OTT Bupati Pemalang: Jumlah Orang yang Ditangkap Menjadi 34

Update OTT Bupati Pemalang: Jumlah Orang yang Ditangkap Menjadi 34

Nasional
Muzani: Seluruh Kader Gerindra Minta Prabowo Maju Pilpres 2024

Muzani: Seluruh Kader Gerindra Minta Prabowo Maju Pilpres 2024

Nasional
Kemenag Buka Rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal, Ini Cara Daftarnya

Kemenag Buka Rekrutmen 6.179 Pendamping Proses Produk Halal, Ini Cara Daftarnya

Nasional
KPK Amankan Sejumlah Uang dan Barang Bukti dari OTT Bupati Pemalang

KPK Amankan Sejumlah Uang dan Barang Bukti dari OTT Bupati Pemalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.