Pengamat: "Reshuffle" Kabinet Harus Segera Dilakukan walau Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, wacana yang berembus terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle (perombakan) kabinet memang sudah mendesak karena ada sejumlah menteri yang dia nilai tidak seirama dengan visi presiden.

"Memang terlambat, tapi bukan berarti tidak harus dilakukan. Reshuffle sudah sangat mendesak," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Salah satu sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi, yang diharapkan segera melakukan reshuffle, adalah persoalan ekonomi. Termasuk permasalahan kenaikan harga bahan pangan, salah satunya minyak goreng.

Bahkan, persediaan minyak goreng yang sempat langka juga membuat repot kalangan ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga bahan pangan juga berimbas terhadap pengeluaran masyarakat yang sedang berupaya keluar dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

"Jika target presiden untuk menyapu seluruh janji kampanye beliau. Jelas, banyak menteri saat ini yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden. Khususnya di bidang ekonomi," ujar Ray.

Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu mengatakan, jika Jokowi akan melakukan reshuffle, dia memperkirakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi layak buat didepak dari kabinet.

"Bukan saja sudah layak diganti, tapi sebaiknya segera diganti. Kasus minyak goreng dan persoalan mafia yang menyertainya jelas bukan masalah ecek-ecek," ucap Ray.

Menurut Ray, tingkat kesukaan terhadap pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini menurun menurut sejumlah lembaga survei salah satunya disebabkan oleh persoalan pengadaan dan distribusi minyak goreng.

"Maka, sangat aneh jika presiden justru tetap mempertahankannya," ucap Ray.

Ray juga mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga layak buat diganti. Sebab, selama ini Airlangga tidak hanya menjalankan tugas sebagai menteri, tetapi juga sibuk mengurus partai.

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Apalagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga dilaporkan akan didukung untuk maju sebagai calon presiden 2024. Bahkan, dia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sudah membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu buat menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Dengan berbagai kesibukan dalam urusan politik itu, dikhawatirkan bakal mengganggu Airlangga buat menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik.

"Dengan begitu, Pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri. Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah," ucap Ray.

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sebut Belum Terima Informasi Reshuffle, PAN: Kembali Lagi, Hak Prerogatif Presiden

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.