Pengamat: "Reshuffle" Kabinet Harus Segera Dilakukan walau Terlambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, wacana yang berembus terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle (perombakan) kabinet memang sudah mendesak karena ada sejumlah menteri yang dia nilai tidak seirama dengan visi presiden.

"Memang terlambat, tapi bukan berarti tidak harus dilakukan. Reshuffle sudah sangat mendesak," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Salah satu sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi, yang diharapkan segera melakukan reshuffle, adalah persoalan ekonomi. Termasuk permasalahan kenaikan harga bahan pangan, salah satunya minyak goreng.

Bahkan, persediaan minyak goreng yang sempat langka juga membuat repot kalangan ibu rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner. Kenaikan harga bahan pangan juga berimbas terhadap pengeluaran masyarakat yang sedang berupaya keluar dari kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

"Jika target presiden untuk menyapu seluruh janji kampanye beliau. Jelas, banyak menteri saat ini yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden. Khususnya di bidang ekonomi," ujar Ray.

Pendiri Lingkar Madani (Lima) itu mengatakan, jika Jokowi akan melakukan reshuffle, dia memperkirakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi layak buat didepak dari kabinet.

"Bukan saja sudah layak diganti, tapi sebaiknya segera diganti. Kasus minyak goreng dan persoalan mafia yang menyertainya jelas bukan masalah ecek-ecek," ucap Ray.

Menurut Ray, tingkat kesukaan terhadap pemerintahan Jokowi yang akhir-akhir ini menurun menurut sejumlah lembaga survei salah satunya disebabkan oleh persoalan pengadaan dan distribusi minyak goreng.

"Maka, sangat aneh jika presiden justru tetap mempertahankannya," ucap Ray.

Ray juga mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga layak buat diganti. Sebab, selama ini Airlangga tidak hanya menjalankan tugas sebagai menteri, tetapi juga sibuk mengurus partai.

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Apalagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga dilaporkan akan didukung untuk maju sebagai calon presiden 2024. Bahkan, dia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa sudah membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu buat menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Dengan berbagai kesibukan dalam urusan politik itu, dikhawatirkan bakal mengganggu Airlangga buat menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik.

"Dengan begitu, Pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri. Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah," ucap Ray.

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sebut Belum Terima Informasi Reshuffle, PAN: Kembali Lagi, Hak Prerogatif Presiden

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

Baca juga: PKB Harap Adanya Kabar Reshuffle Tak Menambah Beban bagi Menteri

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

Airlangga juga menanggapi soal kabar reshuffle kabinet itu. Dia mengaku belum menerima bocoran terkait hal itu.

"Wah enggak ada. Kita enggak ada. Tidak ada bocoran. Tidak ada," ujar Airlangga selepas menghadiri rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan.

Adapun kabar mengenai perombakan kabinet sejatinya sudah mulai berembus sejak Maret 2022. Saat itu PAN yang menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi berharap mendapat kursi di kabinet.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Icha Rastika)