Menguatnya Isu "Reshuffle", Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis yang dipublikasikan pada Senin (13/6/2022) itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Baca juga: PAN: Muncul Spekulasi Reshuffle Tumbangkan Nama Besar, Picu Efek Domino Politik Nasional

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka.

Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

Kata Golkar dan PPP

Sementara itu, pada Senin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan tanggapan atas kabar reshuffle kabinet yang disebut dilakukan pada 15 Juni 2022.

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Menurut Airlangga, pihaknya tidak mendapatkan bocoran terkait hal itu.

"Wah enggak ada. Kita enggak ada. Tidak ada bocoran. Tidak ada," ujar Airlangga selepas menghadiri rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan.

Saat ditanya soal larangan menteri-menteri ke luar daerah sebelum 15 Juni pun dia menyatakan bukan merupakan ranah dirinya sebagai menteri.

"Sebaiknya ditanyakan ke Bapak Presiden. Bukan domain kami," ujar Airlangga.