Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Belum Terima Informasi "Reshuffle", PAN: Kembali Lagi, Hak Prerogatif Presiden

Kompas.com - 13/06/2022, 13:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya mengaku belum mengetahui atau menerima informasi apa pun seputar rencana perombakan kabinet atau reshuffle yang digadang bakal terjadi dalam waktu dekat.

Eddy menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata Eddy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Ia melanjutkan, PAN justru mengetahui kabar reshuffle dari pemberitaan media massa.

Menurutnya, PAN belum menerima informasi resmi apa pun terkait kabar itu dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Singgung Menteri Jokowi Kebelet Nyapres, Masinton: Harus Reshuffle!

Kendati begitu, Eddy menegaskan bahwa PAN sebagai partai koalisi berkomitmen terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami sudah berkomitmen dari awal untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sampai dengan 2024 sesuai dengan masa jabatan presiden dan wapres," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menjelaskan bahwa di internal PAN, yang berhak menentukan siapa kader diusulkan masuk ke kabinet ada di tangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Dan ini sepenuhnya ada di ketua umum. Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di manapun, makomnya ada di ketum, bukan di sekjen," pungkasnya.

Belakangan, isu perombakan kabinet kembali mengemuka.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet.

Baca juga: Isu Reshuffle Berembus Lagi, PAN Sebut Belum Dimintai Nama Calon Menteri oleh Jokowi

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

"Belum, belum (belum reshuffle)," jawabnya singkat.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com