Kompas.com - 14/06/2022, 11:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ROMANTISME keberhasilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar “memaksa” Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, sepertinya menjadi inspirasi dalam memainkan langkah politiknya saat ini.

Secara terbuka, Muhaimin menjadikan pencapresan dirinya sebagai syarat koalisi. Misalnya, saat ditanya peluangnya melebur PKB dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dengan lugas Muhaimin mengatakan, hanya akan membawa partainya jika KIB mengusungnya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Demikian juga ketika melakukan penjajakan Koalisi Semut Merah (KSM) dengan PKS. Petinggi PKB langsung menyeru duet Muhaimin-Anies Rasyid Baswedan.

KSM dinilai sebagai representasi dua kutub Islam, tradisional dan perkotaan, dan diklaim dapat semakin mengurangi ketegangan akibat politik pembelahan yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak diragukan lagi, keinginan Muhaimin nyapres sangat militan. Terakhir bahkan sesumbar akan menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai cawapres.

Dalam hal “kebisingan”, Muhaimin mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tetapi benarkah Muhaimin ingin nyapres?

Sebagai pemimpin partai yang memiliki 58 kursi di DPR dan raihan 13 juta suara lebih pada Pemilu 2019, wajar jika Muhaimin memiliki syahwat politik untuk menjadi presiden, minimal wapres.

Tetapi jika dilihat dari beberapa hal ini, langkah politik Muhaimin lebih pada upaya menaikan posisi tawar partainya sebagaimana yang dilakukan di Pilpres 2019.

Pertama, tentu saja elektabilitasnya yang sangat rendah sebagaimana hasil survei berbagai lembaga.

Kecenderungan keterpilihannya ada di kelompok satu persen bersama Ketua DPR Puan Maharani, Airlangga dan juga AHY.

Hasil survei memang bukan segalanya, namun dapat memengaruhi persepsi publik. Sementara PKB masih membutuhkan partai lain agar dapat dirangkai menjadi perahu untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, Muhaimin hanya mungkin dipasang sebagai cawapres jika partai mitra memiliki 57 kursi lebih dan sudah memiliki capres dengan elektabilitas tinggi. Misal Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai capres.

Sayangnya, duet Prabowo-Muhaimin masih minim diperhitungkan dalam berbagai survei.

Lembaga-lembaga survei lebih fokus melakukan simulasi hanya di antara bakal calon yang memiliki peluang dan elektabilitas tinggi.

Kedua, Muhaimin memiliki peluang serupa di Pilpres 2019. Nyatanya namanya tidak masuk dalam bursa cawapres baik untuk Prabowo maupun Jokowi.

Muhaimin akhirnya tidak ngotot. Justru kemudian menggandeng M. Romahurmuziy (ketum PPP saat itu), untuk “menekan” Jokowi agar mengambil Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Upaya Muhaimin memicu perdebatan luas karena membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari “paket” dukungan PKB dan PPP.

Bahkan Mahfud Md yang konon sudah dihubungi untuk fitting baju, distempel bukan kader NU oleh Ketua Umum PBNU (saat itu) KH Said Aqil Siradj.

Ketiga, Muhaimin bukan tokoh yang merepresentasikan NU. Penolakan sebagian Gusdurian sebagai buntut rebutan PKB dengan Yenny Wahid, masih membekas dan sering meletup ketika Muhaimin melakukan klaim.

Ditambah perseteruannya dengan PBNU di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf. Perseteruan dipicu keinginan Gus Yahya untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang hanya mengurusi umat dari sisi agama, pendidikan dan ekonomi.

Keinginan Gus Yahya juga sejalan dengan seruan berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi untuk mengikis politisasi agama dan identitas kesukuan dalam kontestasi elektoral.

Kebijakan Gus Yahya dianggap merintangi jalan Muhamin. Dengan tidak diperbolehkannya pengurus dan atribut ke-NU-an digunakan dalam politik praktis, maka langkah politik Muhaimin yang selama ini ditopang kader-kader NU struktural, seperti dalam kasus penolakan Mahfud Md sebagai cawapres Jokowi, menjadi tersendat.

Pascateguran PBNU terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi yang dianggap memfasilitasi deklarasi pencapresan Muhaimin, belum ada PCNU yang berani melakukan pelanggaran serupa.

Terlebih setelah Muhaimin terangan-terangan menabuh “genderang perang”. Ungkapan “NU Kultural Wajib Ber-PKB, Struktural Sakarepmu” menimbulkan luka bagi Nahdliyin yang masih menghormati kiai dan dipastikan sulit disembuhkan.

Bukan rahasia lagi, mayortias pengurus PBNU adalah kiai kharismatik dan memiliki pondok pesantren di daerahnya.

Mereka umumnya berada di posisi Mustasyar (penasihat) dan Syuriyah (pembina) yang memiliki Rais Aam sebagai penentu arah kebijakan organisasi.

Keempat, Muhamin bukan pemain kunci dalam percaturan politik kekinian. Terlebih setelah PKB “diceraikan” NU.

Hal ini juga jawaban mengapa nama Muhaimin tidak masuk dalam simulasi capres/cawapres lembaga-lembaga survei.

Situasi semakin tidak menguntungkan Muhaimin karena PKB sedang tidak berada di titik pesona. Tiga koalisi di Pilpres 2024 tetap bisa terbentuk tanpa PKB.

Pada posisi ini maka Muhaimin harus berani mengubur mimpinya maju sebagai capres/cawapres. Jika pun dimaksudkan sebagai upaya menaikan bargaining position PKB, juga harus diakhiri karena yang terjadi bisa sebaliknya.

Muhaimin masih bisa menjadi king maker dalam pilpres mendatang jika berani membentuk koalisi keempat bersama PKS dan Demokrat. Dengan syarat, wajib mengusung capres yang memiliki elektabilitas tinggi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Nasional
Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.