Desak Keterwakilan Perempuan di DKPP, Puskapol: Komitmen DPR Saja Tak Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mendesak agar proses seleksi terhadap calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Hurriyah pun menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi penyelenggara uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota DKPP agar betul-betul mengimplementasikan kehadiran unsur perempuan.

"Nampaknya komitmen DPR saja memang belum cukup kuat untuk menjamin bahwa keterwakilan perempuan di DKPP bisa diamankan," kata Hurriyah dalam diskusi virtual Maju Perempuan Indonesia, Minggu (5/6/2022).

Hurriyah mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan.

Baca juga: Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Pasalnya, dikatakannya bahwa sejak proses seleksi anggota DKPP pertama kali di DPR pada periode 2012, belum pernah ada calon perempuan yang terpilih.

"Kita bicara DPR sebagai sebuah institusi yang bisa sebagai penentu akhir di dalam proses seleksi penyelenggara pemilu," ujarnya.

"Jadi memang berat dan mudah-mudahan DPR enggak bosen gitu mendengarkan kami terus menerus tanpa lelah bicara tentang keterwakilan ini," tambah dia.

Lebih lanjut, Hurriyah mengingatkan bahwa DKPP adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggara pemilu, selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

DKPP, kata dia, berperan sebagai mahkamah etik dari para penyelenggara pemilu itu.

"Jadi memang semangat keterwakilan perempuan mestinya juga hadir di dalam semua institusi penyelenggara pemilu," harap Hurriyah.

Hurriyah menambahkan, ruang-ruang untuk perempuan perlu dibuka seluas luasnya, terkhusus berkaitan dengan kepemiluan.

Baca juga: Buka Rahasia Lembaga dan Bertengkar dengan Polantas, Staf Bawaslu Nias Selatan Diberhentikan DKPP

Tak hanya di DKPP, Hurriyah mengaku pihaknya terus mendorong keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

"Ketika proses (fit and proper test) KPU RI dan Bawaslu RI kemarin, kita berusaha mendorong sebanyak-banyaknya calon perempuan potensial, meskipun pengalaman mereka hanya sampai di tingkat kabupaten/kota," terang dia.