Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Diuji Megawati di Sidang Doktoral, Hasto: Jadi Deg-degan

Kompas.com - 05/06/2022, 16:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku tetap memiliki rasa khawatir menghadapi sidang promosi doktoralnya yang akan dilakukan besok, Senin (6/6/2022) di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat.

Hasto mengatakan, rasa kekhawatiran itu salah satunya karena Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan menjadi salah satu pengujinya.

"Deg-degan itu adalah hidup. Haha. Iyaa dong, ditambah kan (pengujinya) sama Bu Mega, 'Pokoknya saya akan kasih pertanyaan yang sangat suliit'. Jadi deg-degan," kata Hasto sembari tertawa saat ditemui di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/6/2022).

Hasto mengungkapkan, di sisi lain, sidang yang digelar terbuka itu juga akan dihadiri sejumlah elite partai dan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Bawakan Gagasan Geopolitik Bung Karno di Sidang Doktoral, Hasto Ingin Indonesia Terdepan dalam Misi Perdamaian

Adapun penelitian yang bakal disampaikan Hasto yaitu tentang geopolitik pemikiran Presiden Pertama RI Soekarno.

Hasto mengaku, dirinya mensyukuri lantaran diperkenankan menghadapi sidang dengan bertepatan pada hari lahir Bung Karno ke-121.

Tanggal tersebut juga ternyata merupakan saran dari Megawati.

"Ibu Mega menegaskan kepada saya sekitar 3 bulan yang lalu bahwa alangkah bagusnya kalau disertasi ini sidang terbukanya pada tanggal 6 Juni bertepatan dengan hari lahir Bung Karno yang ke-121," ujarnya.

"Sehingga suatu kehormatan bagi kami sehingga atas prakarsa dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tambah dia.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan alasan memilih tema geopolitik karena mengaku tertarik dengan hal tersebut.

Baca juga: Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Menurut dia, dengan geopolitik, diharapkan Indonesia bisa membawa perdamaian bagi dunia.

"Seharusnya kita yang terdepan di dalam misi perdamaian dunia itu. Persoalan Rusia-Ukraina, harusnya kita terdepan. Persoalan di Timur Tengah, harusnya kita yang terdepan lewat diplomasi luar negeri, diplomasi pertahanan," jelas Hasto.

Sementara itu, Direktur Program Doktoral Unhan Mayjen TNI Dr. Joni Widjayanto berharap, tema penelitian yang dibawakan oleh Hasto mampu menggugah semangat bela negara bagi generasi ke depan.

Sebab, menurutnya rasa bela negara perlu dimiliki oleh semua generasi bangsa sebagai bentuk kecintaan pada negara.

"Kita kan hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita cinta Indonesia dan kita harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan," ucap Joni.

Ia menambahkan, Hasto bakal menjadi Doktor yang ke-19 dari Universitas Pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com