Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Dewas KPK Telusuri Spanduk yang Dukung Firli Bahuri Maju di Pilpres 2024

Kompas.com - 29/05/2022, 07:41 WIB
Irfan Kamil,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri asal muasal munculnya dorongan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu, disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi adanya spanduk yang mendukung Firli Bahuri maju dalam pemilihan calon presiden (capres) yang akan datang.

“Menjamurnya spanduk atau baliho Ketua KPK mestinya menggerakkan Dewan Pengawas untuk menelusurinya lebih lanjut. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi,” ujar Kurnia, melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/5/2022).

“Hal yang dikhawatirkan adalah jika kemudian spanduk atau baliho tersebut memang dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatannya,” ucapnya.

Baca juga: Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

Menurut Kurnia, mendorong Dewas untuk menindak lanjuti spanduk-spanduk dukungan terhadap Firli itu merupakan hal yang perlu dilakukan.

Sebab, jika kepentingan politik tersebut terjadi, maka Firli dapat dipersoalkan secara etik karena melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 tahun 2020.

Adapun bunyi Pasal tersebut adalah “Dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas”.

“ICW berharap tokoh-tokoh dalam spanduk atau baliho ialah figur-figur yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat Indonesia, bukan justru pejabat yang sempat tersandung kode etik berulang kali,” ucap Kurnia.

Bukan program KPK

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, spanduk bergambar Firli Bahuri yang didorong maju pada pemilu 2024 bukan merupakan program KPK.

Spanduk yang mendukung Firli untuk maju di Pilpres 2024 nanti tersebar di sejumlah titik di wilayah Banten.

Baca juga: Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

“Pemasangan baliho (spanduk) tersebut, kami pastikan bukan program KPK,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Jumat (27/5/2022).

Ali menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang KPK lakukan fokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi.

Ia mengatakan, KPK tidak mengurusi isu politik, khususnya pemilihan presiden-wakil presiden pada tahun 2024 yang terus mengemuka.

Meski demikian, lanjut dia, tugas KPK juga secara konkret malah mendukung perwujudan politik yang berintegritas dan bersih dari korupsi.

“Kami berharap isu ini tidak menggangu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK,” ucap Ali.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com