Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Kompas.com - 26/05/2022, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin membangun poros baru pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Nemun, Kamhar menekankan bahwa partainya masih memprioritaskan kesiapan mesin politik agar Demokrat meraih sukses pada Pemilu 2024 mendatang.

"Partai Demokrat tak ada beban dan terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun termasuk dengan PKB. Kita punya pengalaman koalisi selama dua periode pemerintahan SBY," kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (26/3/2022).

Baca juga: BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

"Tetapi yang menjadi prioritas saat ini adalah menyiapkan mesin politik partai agar efektif dan optimal mewujudkan sukses pemilu 2024, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada," imbuh dia.

Hal ini disampaikan Kamhar merespon pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyatakan partainya ingin membentuk koalisi baru dengan mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon presidennya.

Kamhar berpandangan, manuver PKB dalam merespons dinamika koalisi menuju Pilpres 2024 masih wajar karena setiap partai tentu memiliki harapan yang tinggi.

Baca juga: Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Akan tetapi, menurut dia, dalam perjalanannya setiap partai akan lebih rasional dan realistis dalam mengambil keputusan terkait dinamika koalisi tersebut.

Oleh karena itu, Kamhar menekankan, ide PKB berkoalisi dengan Demokrat untuk menduetkan Muhaimin dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus dilihat secara rasional dan realistis.

"Pada saatnya nanti kita akan rasional dan realistis dengan prinsip bahwa koalisi yang dikehendaki dibangun di atas kesepahaman bersama dan tentunya prospek kemenangan, bukan sekedar menjadi kontestan," kata Kamhar.

Ia mengatakan, sikap politik Demokrat terkait Pilpres 2024 baru akan mengerucut pada penghujung 2022 atau awal 2023.

Sebab, ada banyak hal yang mesti disepakati bersama untuk membangun koalisi, mulai dari kesamaan platform sampai komitmen politik.

Kamhar mengatakan, bagi Demokrat, syarat utama untuk berkoalisi adalah memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan demokrasi yang beradab.

"Terkait siapa yang memimpin koalisi akan menjadi pembahasan kemudian, dengan catatan koalisi yang terbangun memadai untuk menjadi tiket dan memenangkan kontestasi untuk mewujudkan harapan rakyat," kata Kamhar.

Baca juga: Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Sebelumnya, Jazilul mengatakan, PKB ingin menjadi pemimpin di sebuah poros koalisi dengan mengusung Cak Imin sebagai calon presiden.

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul, Rabu (25/5/2022).

Namun, ia mengakui bahwa PKB tidak bisa mengusung Cak Imin seorang diri sehingga harus membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Ia menyebutkan, bisa saja PKB berkoalisi dengan Demokrat, di samping dengan partai-partai politik berlatar belakang Islam seperti PAN, PPP, dan PKS.

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com