Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan bersama.

Sistem politik memiliki suatu ukuran tertentu sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam suatu sistem politik.

Sebuah sistem politik telah memiliki kapabilitas apabila telah mampu menghadapi kenyataan dan tantangannya di dalam kehidupan politik. Sehingga dengan kapabilitasnya, sistem politik mampu memiliki daya tahan terhadap perkembangan situasi politik.

Sebuah sistem politik dapat dilihat kapabilitasnya dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kapabilitas ekstraktif.

Pengertian Kapabilitas Ekstraktif

Kapabilitas ekstraktif adalah suatu penilaian atas kinerja dari sebuah sistem politik dalam mengkonsolidasikan seluruh kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Baca juga: Usaha Ekstraktif adalah Memanfaatkan Sumber Daya Alam, Apa Contohnya?

Sumber daya alam dan manusia baik nasional maupun internasional merupakan hal utama bagi kemampuan sebuah sistem politik.

Berdasarkan kekuatan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, maka dapat dilihat segala sesuatu yang mungkin terjadi serta tujuan apa saja yang dapat dicapai oleh sebuah sistem politik.

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik Indonesia

Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia dapat dikatakan belum diolah dengan maksimal. Pengelolaannya masih bersifat potensial. Pengeksploitasian sumber daya alam masih atas dasar anggapan bahwa sumber daya sifatnya tak terbatas.

Pengolahan sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat secara keseluruhan masih menjadi masalah.

Kehidupan sebuah sistem politik sangat bergantung pada biaya yang dapat dikumpulkan dari kapabilitas ekstraktif ini.

Baca juga: Perparah Krisis Lingkungan, Negara Diharapkan Tak Bergantung pada Industri Ekstraktif

Ekonomi Indonesia lebih banyak bergantung pada pengeksploitasian minyak bumi, produksi pertanian, pengolahan hutan, dan pertambangan bahan mineral yang dapat dikategorikan sebagai usaha ekstraktif.

Pengolahan minyak tanah, pertambangan batu bara, emas, dan timah dimaksimalkan oleh pemerintah ketika datang para penanam modal domestik maupun internasional.

Hal inilah yang akan memberikan pemasukan bagi pemerintah melalui pajak. Pajak yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kapabilitas ekstraktif Indonesia sangat bergantung dengan lingkungan internasional.

Referensi

• Harnawansyah, Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka