Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Merosotnya Kepuasan Publik, dan Imbas Polemik Minyak Goreng

Kompas.com - 27/04/2022, 17:47 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terjun bebas.

Survei sejumlah lembaga baru-baru ini menunjukkan, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berada di kisaran 60-65 persen.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sempat melampaui 70 persen.

Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab, mulai dari situasi ekonomi, sosial, hingga politik.

Menukik tajam

Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis Selasa (26/4/2022) menujukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun tajam dalam dua bulan terakhir. Responden yang menyatakan puas sebesar 59,9 persen.

Dari angka itu, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Maruf Hanya 45 Persen

Sementara, responden yang merasa kurang puas jumlahnya juga cukup besar, yakni 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

Jika dibandingkan dengan beberapa survei Indikator sebelumnya, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi menukik tajam.

Pada November 2021, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen. Lalu, Desember 2021 turun di angka 71,4 persen.

Kemudian, Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden naik menjadi 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2021 angkanya turun lagi menjadi 71 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Drastis Jadi 59,9 Persen

Survei yang dirilis Charta Politika pada Senin (25/4/2022) juga menujukkan kecenderungan serupa. Angka kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun di angka 62,9 persen dengan rincian 55,1 persen cukup puas dan 7,7 persen sangat puas.

Sementara, yang mengaku tidak puas sebesar 35,7 persen dengan rincian 31,4 persen responden kurang puas dan 4,3 responden tidak puas sama sekali.

Survei Charta Politika juga memperlihatkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merosot dari waktu ke waktu.

Pada November 2021, kepuasan publik berada di angka 70,1 persen. Angka itu naik menjadi 71,7 persen pada Januari 2022, lalu turun jadi 65,3 persen pada Februari 2022.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilu Diprediksi 2 Putaran jika Diikuti Tiga Pasangan Calon

Sementara, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) malah memperlihatkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja presiden turun dalam satu tahun terakhir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com