Kompas.com - 27/04/2022, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terjun bebas.

Survei sejumlah lembaga baru-baru ini menunjukkan, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berada di kisaran 60-65 persen.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sempat melampaui 70 persen.

Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab, mulai dari situasi ekonomi, sosial, hingga politik.

Menukik tajam

Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis Selasa (26/4/2022) menujukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun tajam dalam dua bulan terakhir. Responden yang menyatakan puas sebesar 59,9 persen.

Dari angka itu, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Maruf Hanya 45 Persen

Sementara, responden yang merasa kurang puas jumlahnya juga cukup besar, yakni 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

Jika dibandingkan dengan beberapa survei Indikator sebelumnya, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi menukik tajam.

Pada November 2021, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen. Lalu, Desember 2021 turun di angka 71,4 persen.

Kemudian, Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden naik menjadi 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2021 angkanya turun lagi menjadi 71 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Drastis Jadi 59,9 Persen

Survei yang dirilis Charta Politika pada Senin (25/4/2022) juga menujukkan kecenderungan serupa. Angka kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun di angka 62,9 persen dengan rincian 55,1 persen cukup puas dan 7,7 persen sangat puas.

Sementara, yang mengaku tidak puas sebesar 35,7 persen dengan rincian 31,4 persen responden kurang puas dan 4,3 responden tidak puas sama sekali.

Survei Charta Politika juga memperlihatkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merosot dari waktu ke waktu.

Pada November 2021, kepuasan publik berada di angka 70,1 persen. Angka itu naik menjadi 71,7 persen pada Januari 2022, lalu turun jadi 65,3 persen pada Februari 2022.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilu Diprediksi 2 Putaran jika Diikuti Tiga Pasangan Calon

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.