Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Drastis Jadi 59,9 Persen

Kompas.com - 26/04/2022, 21:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun tajam dalam dua bulan terakhir.

Ini merupakan temuan dari survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Selasa (26/4/2022).

"Trennya memang ada penurunan," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa.

Menurut survei Indikator terbaru, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sementara, responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Anggap Kondisi Ekonomi Indonesia Buruk

Pada November 2021, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen. Lalu, Desember 2021 turun di angka 71,4 persen.

Kemudian, Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden kembali naik menjadi 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2022 angkanya turun menjadi 71 persen.

Menurut Burhanuddin, ada sejumlah hal yang memengaruhi angka kepuasan masyarakat terhadap presiden seperti kondisi politik, hukum, keamanan, dan pemberantasan korupsi.

"Tapi, dari sekian banyak evaluasi, umumnya evaluasi ekonomi yang paling punya korelasi kuat," ucap Burhanuddin.

Menurut survei, peningkatan harga kebutuhan pokok (38,9 persen) menjadi alasan paling utama responden tidak puas pada kinerja Jokowi. Alasan lainnya yakni presiden dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil (9,7 persen).

Baca juga: Survei Charta Politika Ungkap Tingkat Kepercayaan terhadap Presiden di Bawah TNI

Selanjutnya, responden juga tidak puas pada kinerja presiden karena pemberian bantuan dinilai tidak merata atau tidak tepat sasaran (8,0 persen), terjadinya ketimpangan pendapatan (5,7 persen), dan minimnya lapangan kerja dibarengi banyaknya pengangguran (5,2 persen).

Faktor lainnya yakni responden menilai penegakan hukum tidak adil (4,3 persen), kemiskinan tidak berkurang (3,6 persen), utang negara semakin tinggi (3,5 persen), dan politik tidak stabil (3,4 persen).

Untuk diketahui, survei ini digelar pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Sementara, margin of error kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com