Jokowi, Merosotnya Kepuasan Publik, dan Imbas Polemik Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terjun bebas.

Survei sejumlah lembaga baru-baru ini menunjukkan, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi berada di kisaran 60-65 persen.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sempat melampaui 70 persen.

Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab, mulai dari situasi ekonomi, sosial, hingga politik.

Menukik tajam

Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis Selasa (26/4/2022) menujukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi turun tajam dalam dua bulan terakhir. Responden yang menyatakan puas sebesar 59,9 persen.

Dari angka itu, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Maruf Hanya 45 Persen

Sementara, responden yang merasa kurang puas jumlahnya juga cukup besar, yakni 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

Jika dibandingkan dengan beberapa survei Indikator sebelumnya, angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi menukik tajam.

Pada November 2021, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen. Lalu, Desember 2021 turun di angka 71,4 persen.

Kemudian, Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden naik menjadi 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2021 angkanya turun lagi menjadi 71 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Drastis Jadi 59,9 Persen

Survei yang dirilis Charta Politika pada Senin (25/4/2022) juga menujukkan kecenderungan serupa. Angka kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin turun di angka 62,9 persen dengan rincian 55,1 persen cukup puas dan 7,7 persen sangat puas.

Sementara, yang mengaku tidak puas sebesar 35,7 persen dengan rincian 31,4 persen responden kurang puas dan 4,3 responden tidak puas sama sekali.

Survei Charta Politika juga memperlihatkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi merosot dari waktu ke waktu.

Pada November 2021, kepuasan publik berada di angka 70,1 persen. Angka itu naik menjadi 71,7 persen pada Januari 2022, lalu turun jadi 65,3 persen pada Februari 2022.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilu Diprediksi 2 Putaran jika Diikuti Tiga Pasangan Calon

Sementara, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) malah memperlihatkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja presiden turun dalam satu tahun terakhir.

Survei yang digelar pada Maret 2022 menunjukkan, responden yang puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 64,6 persen.

Angka ini turun tajam dibanding Maret 2021. Saat itu, angka kepuasan publik pada Jokowi sebesar 77 persen.

Pada survei SMRC terbaru, jumlah responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas dengan kinerja Jokowi bertambah dari 22,4 persen pada Maret 2021 menjadi 32,2 persen pada Maret 2022.

"Walaupun masih mayoritas (yang puas), tetapi penurunan ini sangat besar dalam satu tahun terakhir. Ini yang terendah saya kira kinerja presiden dinilai oleh publik," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei, Jumat (1/4/2022).

Imbas polemik minyak goreng

Melihat tren ini, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi angka kepuasan masyarakat terhadap responden. Misalnya situasi politik, hukum, keamanan, dan pemberantasan korupsi.

"Tapi, dari sekian banyak evaluasi, umumnya evaluasi ekonomi yang paling punya korelasi kuat denggan approval rating," ucap Burhanuddin, Selasa.

Baca juga: Survei Charta Politika Ungkap Tingkat Kepercayaan terhadap Presiden di Bawah TNI

Survei Indikator menunjukkan, peningkatan harga kebutuhan pokok (38,9 persen) menjadi alasan paling utama responden tidak puas pada kinerja Jokowi. Alasan lainnya yakni presiden dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil (9,7 persen).

Selanjutnya, responden juga tidak puas pada kinerja presiden karena pemberian bantuan dinilai tidak merata atau tidak tepat sasaran (8,0 persen), terjadinya ketimpangan pendapatan (5,7 persen), dan minimnya lapangan kerja dibarengi banyaknya pengangguran (5,2 persen).

Faktor lainnya yakni responden menilai penegakan hukum tidak adil (4,3 persen), kemiskinan tidak berkurang (3,6 persen), utang negara semakin tinggi (3,5 persen), dan politik tidak stabil (3,4 persen).

Merujuk pada kajian survei-survei sebelumnya, Burhanuddin mengatakan, naik turunnya angka kepuasan publik terhadap presiden memang sangat ditentukan oleh dimensi ekonomi. Ini berlaku untuk siapa pun presiden, tidak hanya Jokowi.

Dari berbagai variabel ekonomi, ternyata, inflasi menjadi faktor yang paling memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja presiden.

Jika inflasi meningkat, umumnya, persepsi terhadap ekonomi dianggap turun. Sebaliknya, jika inflasi turun, maka ekonomi dinilai publik membaik.

"Kalau inflasi naik kan harga barang naik, penghasilan tetap, mereka jadi sulit memenuhi kebutuhan pokok. Kalau inflasi turun, mereka bisa beli barang murah, harga barang terjangkau. Jadi sangat simpel," terang Burhanuddin.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April

Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, turunnya angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga sangat dipengaruhi oleh langka dan mahalnya harga minyak goreng beberapa waktu terakhir.

Polemik minyak goreng yang berlarut bahkan menyebabkan 67,9 responden menilai bahwa pemerintah gagal dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau.

Tak heran, lantaran minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sangat krusial untuk masyarakat.

"Itu menjelaskan mengapa approval (terhadap) Presiden Jokowi di bulan April turun," ucap Burhanuddin.

Merujuk temuan ini, Burhanuddin mengatakan, pemerintah harus memperbaiki situasi ekonomi di tanah air, utamanya terkait kekisruhan minyak goreng.

Jika sektor ekonomi dapat ditingkatkan bersamaan dengan perbaikan bidang keamanan, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi, ia yakin angka kepuasan publik pada Jokowi akan meningkat.

"Semakin positif menilai ekonomi nasional, semakin positif atau semakin puas terhadap kinerja Pak Jokowi," kata Burhanuddin.

Respons Istana

Menanggapi hasil survei terbaru sejumlah lembaga, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menyebut, penurunan kepuasan publik dan kenaikannya merupakan proses alamiah di negara demokrasi.

"Artinya, setiap pihak, media, dan organisasi masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangannya masing-masing, termasuk pandangan kritis terhadap kinerja pemerintah," kata Faldo kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Airlangga: Larangan Ekspor hingga Tercapai Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Kendati menurun, pemerintah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada setiap pihak yang masih percaya pemerintahan Jokowi sedang berjalan ke arah yang tepat.

Memasuki periode kedua, klaim Faldo, presiden masih memegang penuh kendali pemerintahan. Di internal pemerintah, kepercayaan diri setiap pejabat negara sangat tinggi untuk mencapai targe-target yang hendak diselesaikan

"Di waktu-waktu ke depan, kami akan berupaya menjawab ekspektasi publik yang ditunjukkan di dalam survei ini dengan bekerja jauh lebih keras," kata dia.