Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penindakan Kasus Korupsi Dapat Nilai D dari ICW, Ini Kata KPK

Kompas.com - 19/04/2022, 17:02 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang penindakan kasus korupsi terhadap aparat penegak hukum masih relevan dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK

Adapun ICW memberikan nilai D terhadap penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) terhadap kasus korupsi selama 2021.

Penilaian itu didapatkan dari hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Beberapa temuan dari kajian tersebut relevan dengan fokus kerja KPK saat ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: ICW Beri Nilai D terhadap Penindakan Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021

Ali menjelaskan, kajian ICW tentang masifnya korupsi pada pengelolaan dana desa juga masih menjadi salah satu fokus KPK untuk menekan potensi korupsi pada pengelolaan dana desa.

Menurut dia, KPK melalui pendekatan pencegahan korupsi program "Desa Antikorupsi" mendorong pengelolaan desa yang transparan, melibatkan publik, serta berdaya bagi masyarakatnya.

Selain itu, korupsi pada sektor pertanahan yang juga tercatat mengakibatkan kerugian keuangan negara terbesar juga menjadi fokus KPK untuk menutup celah korupsi.

"KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi memberikan perhatian khusus dalam penertiban aset guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara," ucap Ali.

"Sektor ini menjadi satu dari delapan area intervensi KPK kepada pemda melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)," kata dia.

Baca juga: ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun

Sementara itu, terkait korupsi pada lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sebab kerugian keuangan negara terbesar juga menjadi perhatian bagi KPK.

Melalui unit baru Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), kata Ali, KPK kini fokus melakukan upaya-upaya pencegahan yang sistemik di lingkungan BUMN.

Lebih lanjut, banyaknya aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelaku korupsi pun juga menjadi bagian dari upaya KPK menekan pemberantasan korupsi dari sektor tersebut.

KPK, ujar Ali, mengintensifkan program pendidikan antikorupsi bagi penyelenggara negara, dalam program Penguatan Antikorupsi (Paku) Integritas dan Keluarga Integritas.

Selain itu, KPK juga melakukan pengukuran Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memperoleh skor indeks integritas suatu institusi. Survei itu, memberikan poin-poin rekomendasi perbaikannya untuk meminimalisasi celah-celah rawan korupsi.

"Kami juga perlu sampaikan bahwa selama masa pandemi covid-19, tak dipungkiri KPK juga mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi," kata Ali.

Baca juga: Mantan Aktivis ICW, Tama S Langkun Gabung ke Partai Perindo

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halal Bihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halal Bihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan KM 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Non Stop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan KM 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Non Stop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com