Pemilu 2024 Diprediksi Masih Diwarnai Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam memprediksi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih diwarnai politik identitas.

Menurutnya, bakal ada sejumlah kelompok yang menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya di Pemilu 2024.

"Di 2024 saya berkeyakinan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah untuk mereka," kata Umam dalam diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).

Umam beralasan, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak melakukan upaya netralisasi yang sistematis terhadap dinamika politik identitas yang timbul di tengah masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

Bahkan, Umam menilai, politik identitas tersebut justru seolah-olah dipelihara karena politik identitas turut dinikmati oleh PDI Perjuangan, partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019.

"Karena hampir mayoritas, mungkin 80 persen dari segmen masyarakat minoritas di Indonesia, terutama dari teman-teman kristiani misalnya, itu larinya hampir semua ke PDI-P, mayoritas itu," ujar Umam.

Di sisi lain, Umam menilai politik identitas juga dinikmati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapat limpahan suara dari pemilih kelompok Islam, terutama segmen Islam kanan.

"Artinya apa, artinya situasi ini seolah-olah masih ter-maintain dan tidak ada ruang dialogis yang memadai dalam proses demokrasi kita," kata dia.

Umam pun mengakui bahwa politik identitas masih cukup relevan dan sangat efektif untuk memobilisasi pemilih.

Namun, ia menegaskan, penggunaan narasai politik identitas justru tidak memberi nalar yang sehat dalam konteks demokras dan bagian dari pembodohan umat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri dari penyampaian isu-isu politik identitas dan SARA jelang pelaksaan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Jangan membuat isu politik yang tidak baik, terutama politik identitas yang mengedepankan isu-isu SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, saya harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," ujar Jokowi saat memberikan arahan pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2024 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024

Dia meminta agar edukasi politik terus dilakukan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Sehingga, saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif pada masyarakat dan kontestan," jelasnya.