Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ASN Pindah ke IKN Boleh Bawa ART, Ini 5 Fasilitas yang Dibayarkan Pemerintah di Awal Kepindahan

Kompas.com - 14/04/2022, 13:28 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbagai kementerian dan lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap.

Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prahesti Pandanwangi menuturkan, pemerintah akan memberi fasilitas pembiayaan dalam proses tersebut.

“(Untuk) siapa saja biaya pindah itu, pertama ASN itu sendiri, lalu satu orang pasangannya, dua orang anak, dan seorang asisten rumah tangga,” tutur Prahesti pada webinar yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (14/4/2022).

Prahesti juga menjelaskan terdapat lima komponen yang dibiayai oleh pemerintah.

Baca juga: Sebanyak 100.023 ASN Akan Dipindahkan ke IKN pada Periode 2024-2029

“Uang harian, biaya barang pindahan, biaya transportasi dan biaya tunggu,” terangnya.

Adapun uang diberikan selama proses pemindahan, sementara biaya barang terdiri dari biaya pengepakan dan pengiriman.

Untuk biaya transportasi yang dibiayai adalah uang transportasi dari bandara menuju IKN Nusantara, tiket pesawat serta biaya sewa mobil untuk 1 bulan pertama.

Sementara itu, biaya tunggu adalah biaya penginapan untuk kebutuhan transit di Balikpapan.

Diberitakan sebelumnya dalam periode 2024-2029 pemerintah berencana memindahkan 100.023 ASN ke IKN Nusantara.

Baca juga: BRIN Ingatkan Pembangunan IKN Harus Perhatikan Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Kaltim

Prahesti memaparkan mayoritas ASN yang dipindahkan berada di usia muda yakni pada rentan 30-39 tahun dengan presentase 34,5 persen.

Disusul ASN berusia 40-49 tahun sebanyak 28,8 persen dan mereka yang berusia 50-60 tahun sejumlah 19,8 persen.

Lebih banyak ASN laki-laki yang dipindah yaitu sebesar 54 persen ketimbang ASN perempuan dengan presentase 46 persen.

Tingkat pendidikan ASN yang akan berpindah mayoritas S1 dengan jumlah 51,3 persen, disusul mereka yang bergelar S2 dengan 26,7 persen dan D-III sebanyak 14,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' pada Pilkada Jakarta...

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" pada Pilkada Jakarta...

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com