Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Anggota DPR Nonton Video Porno, Bambang Pacul: Hati-hati, Elite Politik Nasional Tak Boleh Salah

Kompas.com - 14/04/2022, 12:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPR mengimbau kepada seluruh anggotanya untuk hati-hati ketika membuka pesan dalam aplikasi WhatsApp.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menyusul ada dugaan bahwa anggotanya tertangkap kamera tengah menonton video porno saat rapat Komisi IX DPR.

Bambang mengingatkan, setiap tingkah laku politisi akan mendapat sorotan publik.

"Oh iya lho, hati-hati di posisinya hari ini atau elite politik di tingkat nasional yang menurut PPATK itu adalah posisi high profile yang tidak boleh salah," kata Bambang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Fraksi PDI-P Tak Akan Beri Sanksi pada Anggotanya yang Diduga Nonton Video Porno Saat Rapat

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga sedikit mengungkap profil dari anggota yang bersangkutan.

Menurut Pacul, yang bersangkutan belum lama dilantik menjadi anggota dewan. Sehingga, belum banyak dinamika anggota dewan yang dipahami.

Hanya saja, Bambang tak menyebut sedikit pun nama dari anggota yang bersangkutan itu.

"Sekali lagi, subjek baru menjabat dua bulan sebagai angota DPR, kan gitu. Jadi dinamika sebagai anggota DPR belum terlalu paham," jelasnya.

Baca juga: Deretan Peristiwa Anggota DPR Ketahuan Nonton Video Porno

Menurutnya, anggota itu dinilai tidak sengaja menonton sebab tiba-tiba dikirim pesan melalui WhatsApp yang ternyata adalah konten video porno.

Ia pun meminta hal tersebut dimaklumi.

"Adinda skalian, apakah dikau sekalian kurang bisa memberikan maaf? Gitu lho. Kita sebagai anak bangsa, saya merasa hari ini ada seolah-olah tiada maaf bagimu," kata Pacul.

Dikutip Tribunnews.com, seorang anggota DPR tertangkap kamera diduga sedang menonton video porno saat rapat. Video itu viral pada Sabtu (9/4/2022) di sosial media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com