Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

“Counterpower” dari Mahasiswa

Kompas.com - 14/04/2022, 12:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MAHASISWA bergerak, menggugat ancaman bahaya tirani kekuasaan saat sinetron politik mulai anti-klimaks, tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan publik pada 6 April 2022 agar para menteri tidak menyuarakan lagi wacana penundaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gerakan mahasiswa itu memancing fobia di lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, “menggalang” dialog dengan para pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 8 April 2022, untuk meredam aksi mahasiswa lanjutan. Kehadiran Wiranto dalam meredam gerakan mahasiswa mengindikasikan pemerintah khawatir menjadi bulan-bulanan para aktivis mahasiswa.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Fraksi PKB Nilai Wacananya Tetap Mengalir

Pilihan Wiranto untuk menjadi “pemadam” aksi mahasiswa menunjukkan respons sangat serius. Sosoknya yang sangat dekat dengan para tokoh mahasiswa dan mengikuti secara intensif jejak aksi-aksi mahasiswa pada gerakan reformasi 1998 sesuai kapasitasnya saat itu sebagai Panglima TNI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan (1998-1999).

Ketika mahasiswa sedikit meneror kekuasaan Presiden Jokowi, Wiranto sebagai politisi senior hadir untuk menghadapi demontran dan menegosiasi agar para mahasiswa tidak melanjutkan aksi protes dengan alasan Presiden Jokowi telah menjelaskan tidak ada maksud menunda pemilu dan menjabat presiden sampai tiga periode. Karena itu, kata Wiranto, wacana tidak perlu didemo karena itu sebatas gagasan saja. Apakah ini menandakan drama politik tidak perlu dirisaukan dan dipantau lagi?

Test the Water

Setiap rezim memiliki strategi dalam mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Meminjam pendapat pakar politik dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (2009-2014), Andi Mallarangeng, setiap rezim memiliki nafsu politik untuk memperpanjang masa kekuasaan dan jabatan presiden. Aktor politik yang menggerakkan itu bisa dari dalam lingkaran kekuasaan presiden maupun di luar kekuasaan presiden yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan seperti kalangan partai pendukung pemerintah, para pengusaha yang memiliki relasi kuasa.

Alasanya sederhana, para pendukung presiden bisa ikut tetap berkuasa selama presiden yang dijagokan terus menjabat.

Alur drama politik yang dimainkan berbeda-beda. Orang-orang dekat kekuasaan Soekarno menjadikan proklamator itu sebagai presiden seumur hidup. Skenario yang mirip diterapkan orang-orang lingkaran kekuasaan Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu dinobatkan oleh para penopang kekuasaannya sebagai Panglima Besar dan selalu terpilih menjadi presiden setiap lima tahun dalam pemilihan presiden oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Akumulasi masa kekuasaannya sampai 32 tahun.

Menurut Andi Mallarangeng, orang-orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mewacanakan untuk menambah satu periode masa jabatan presiden, dengan cara amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden maksimum dua periode menjadi tiga periode. Namun Presiden SBY menolak langkah politik tersebut.

Dua tahun menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi, strategi yang dimainkan oleh orang-orang dekat Jokowi adalah menunda pemilu. Yang memainkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada Januari 2022, Bahlil mengeklaim para pengusaha mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Kemudian Menteri senior Luhut Bintar Panjaitan mengklaim 110 juta warga setuju adanya penundaan Pemilu 2024.

Para elite di lingkaran kekuasaan yang mewacanakan penundaan pemilu mengenal dengan baik ketentuan konstitusi bahwa pelaksaan pemilu diatur rigit dalam undang-undang pemilihan legislatif dan presiden. Mereka juga mengerti tentang pengalaman Indonesia menyelenggarakan 12 kali pemilu sejak 1945.

Terdapat preseden pemilu dilaksanakan tidak sesuai pada kurun waktu 1955 hingga 1970. Pemicunya, pemberontakan Permesta di Makasar, yang mendeklarasikan Negara Indonesia Timur (NIT) pada 2 Maret 1957. Kemudian pemberontakan sayap militer pimpinan Aidit yang popular dikenal sebagai Gerakan 30 September 1966. Presiden Soekarno memutuskan tidak menyelenggarakan pemilu pada 1960, 1965, sementara Presiden Soehartno menunda pemilu 1970 ke 1971, pemilu 1976 dilaksanakan 1977.

Baca juga: Saat Luhut Bantah Pernah Usulkan Penundaan Pemilu hingga Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

Periode Presiden Jokowi tidak ada kondisi darurat, tetapi para pemburu kekuasaan mewacana penundaan pemilu. Langkah demikian identik sebagai test the water atau strategi membuat kebijakan mendasarkan pada pendapat atau reaksi publik.

Ketika publik merespon positif, mengamini wacana atau draf strategi politik, rencana kebijakan, maka the show must go on, atau pemerintah atau para pemangku kekuasaan, dan elite politik akan melanjutkan wacana atau rencana politik menjadi kebijakan.

Mentions

Test the water tentang strategi dan target politik tertentu bisa apa saja yang mengikuti arus atau sebaliknya melawan arus pandangan publik. Metode pembentukan opini menjadi penentu suatu tast case politik tertentu yang akhirnya bisa saja mendulang hasil positif atau sebaliknya hasil negatif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com