Mukhijab
Dosen Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Dr. Mukhijab, MA, dosen pada Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

“Counterpower” dari Mahasiswa

Kompas.com - 14/04/2022, 12:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MAHASISWA bergerak, menggugat ancaman bahaya tirani kekuasaan saat sinetron politik mulai anti-klimaks, tepatnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan publik pada 6 April 2022 agar para menteri tidak menyuarakan lagi wacana penundaan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gerakan mahasiswa itu memancing fobia di lingkaran kekuasaan Presiden ke-7 RI. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, “menggalang” dialog dengan para pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 8 April 2022, untuk meredam aksi mahasiswa lanjutan. Kehadiran Wiranto dalam meredam gerakan mahasiswa mengindikasikan pemerintah khawatir menjadi bulan-bulanan para aktivis mahasiswa.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Fraksi PKB Nilai Wacananya Tetap Mengalir

Pilihan Wiranto untuk menjadi “pemadam” aksi mahasiswa menunjukkan respons sangat serius. Sosoknya yang sangat dekat dengan para tokoh mahasiswa dan mengikuti secara intensif jejak aksi-aksi mahasiswa pada gerakan reformasi 1998 sesuai kapasitasnya saat itu sebagai Panglima TNI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan (1998-1999).

Ketika mahasiswa sedikit meneror kekuasaan Presiden Jokowi, Wiranto sebagai politisi senior hadir untuk menghadapi demontran dan menegosiasi agar para mahasiswa tidak melanjutkan aksi protes dengan alasan Presiden Jokowi telah menjelaskan tidak ada maksud menunda pemilu dan menjabat presiden sampai tiga periode. Karena itu, kata Wiranto, wacana tidak perlu didemo karena itu sebatas gagasan saja. Apakah ini menandakan drama politik tidak perlu dirisaukan dan dipantau lagi?

Test the Water

Setiap rezim memiliki strategi dalam mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Meminjam pendapat pakar politik dan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (2009-2014), Andi Mallarangeng, setiap rezim memiliki nafsu politik untuk memperpanjang masa kekuasaan dan jabatan presiden. Aktor politik yang menggerakkan itu bisa dari dalam lingkaran kekuasaan presiden maupun di luar kekuasaan presiden yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan seperti kalangan partai pendukung pemerintah, para pengusaha yang memiliki relasi kuasa.

Alasanya sederhana, para pendukung presiden bisa ikut tetap berkuasa selama presiden yang dijagokan terus menjabat.

Alur drama politik yang dimainkan berbeda-beda. Orang-orang dekat kekuasaan Soekarno menjadikan proklamator itu sebagai presiden seumur hidup. Skenario yang mirip diterapkan orang-orang lingkaran kekuasaan Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu dinobatkan oleh para penopang kekuasaannya sebagai Panglima Besar dan selalu terpilih menjadi presiden setiap lima tahun dalam pemilihan presiden oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Akumulasi masa kekuasaannya sampai 32 tahun.

Menurut Andi Mallarangeng, orang-orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mewacanakan untuk menambah satu periode masa jabatan presiden, dengan cara amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden maksimum dua periode menjadi tiga periode. Namun Presiden SBY menolak langkah politik tersebut.

Dua tahun menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden Jokowi, strategi yang dimainkan oleh orang-orang dekat Jokowi adalah menunda pemilu. Yang memainkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada Januari 2022, Bahlil mengeklaim para pengusaha mengusulkan penundaan Pemilu 2024 untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Kemudian Menteri senior Luhut Bintar Panjaitan mengklaim 110 juta warga setuju adanya penundaan Pemilu 2024.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

Nasional
KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

KPK Segera Periksa Surya Darmadi di Kejaksaan

Nasional
RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 201 Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Nasional
Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Nasional
Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Nasional
Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Nasional
Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Nasional
Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Nasional
Polri Melawan Arus

Polri Melawan Arus

Nasional
Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Nasional
Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Nasional
Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Nasional
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.