Survei Litbang Kompas: 25,3 Persen Responden Nilai Kritik Lewat Medsos Efektif untuk Awasi Kerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (28/3/2022) menunjukkan bahwa mayoritas responden bersedia terlibat aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Menurut survei, ada sejumlah cara yang dinilai efektif untuk melakukan pengawasan. Langkah yang dianggap paling efektif yakni dialog dengan perwakilan pemerintah terkait suatu kebijakan (53,0 persen).

Di urutan kedua, kritik melalui media sosial juga dinilai efektif (25,3 persen). Kemudian demonstrasi (13,7 persen), dan lainnya (2,3 persen).

Sisanya, responden menjawab tidak tahu (5,7 persen).

Baca juga: Survei KG Media: Anak Muda Butuh Figur Capres yang Tegas hingga Merakyat

Berdasar hasil survei, di Jawa, 57,0 persen responden menyatakan bersedia terlibat aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Lalu, 36,6 persen tidak bersedia, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu.

Sementara, di luar Jawa, yang menyatakan bersedia terlibat aktif sebanyak 60,6 persen, lalu 37,7 persen mengaku tidak bersedia, dan 1,7 persen menjawab tidak tahu.

Merujuk survei, kelompok masyarakat sipil yang paling diharapkan dapat mengawal/mengawasi kinerja pemerintah yakni lembaga swadaya masyarakat (41,0 persen).

Disusul mahasiswa (33,7 persen), organisasi kepemudaan (11,1 persen), seluruh masyarakat tanpa terkecuali (5,3 persen), lainnya (2,8 persen), dan tidak tahu (6,1 persen).

Dinilai melemah

Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai bahwa pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah semakin lemah.

Survei menanyakan apakah dalam dua tahun terakhir pengawasan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah semakin kuat, sama saja, atau makin lemah.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pengawasan Masyarakat terhadap Pemerintah Dinilai Melemah

Hasilnya, mayoritas menjawab semakin lemah (37,3 persen) dan sebagian menilai semakin kuat (31,3 persen).

Ada pula yang menjawab sama saja (26,3 persen) dan sisanya menyatakan tidak tahu (5,1 persen).

Menurut responden, melemahnya pengawasan masyarakat sipil pada kinerja pemerintah umumnya karena masyarakat terpengaruh berbagai isu di media sosial (75,3 persen).

Faktor lainnya yakni pemerintah dinilai pandai dalam mengelola atau mengendalikan isu (71,9 persen).

Penyebab lain, sejumlah aktivis yang dulu kritis kini bergabung di pemerintahan (63,5 persen).