Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK Sebut Tidak Ada Orangutan di Kawasan IKN

Kompas.com - 28/03/2022, 13:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengeklaim bahwa di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak ditemukan adanya orangutan.

Hal itu diungkapkan Siti atas banyaknya kekhawatiran terhadap pembangunan IKN mengganggu satwa dilindungi seperti orangutan.

"Di IKN ini, dikhawatirkan ada orangutan di wilayah ini. Sudah survei lapangan dilakukan, di wilayah IKN ini tidak ada orangutan," kata Siti dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPR, Senin (28/3/2022).

Kendati demikian, pihaknya tetap mencatat adanya flora dan fauna lainnya yang perlu dilindungi agar tidak terganggu pembangunan proyek IKN.

Baca juga: Desain Istana Wapres-Tempat Ibadah di IKN Wajib Terkoneksi Transportasi Publik

Namun, Siti tak menjabarkan secara detail flora dan fauna apa saja yang ada di wilayah IKN tersebut.

Untuk mencegah terganggunya flora dan fauna, Kementerian LHK disebut akan melakukan koridor satwa.

"Jadi dari hutan ke hutan, itu satwanya tidak terganggu melewati. Di bagian utara dan koridor selatan, ini sudah diidentifikasi dengan baik dan kita kerjakan," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian LHK juga sudah melakukan penanaman di wilayah IKN.

Adapun hal tersebut, imbuh Siti, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan IKN harus didahului dengan pemulihan kawasan hutan.

"Bapak presiden perintahkan untuk dilakukan pemulihan hutan besar-besaran di wilayah IKN, caranya kita mulai dengan persemaian Mentawir," ungkap Siti.

Siti melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan 121 hektar untuk persemaian Mentawir.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

Adapun 32,5 hektar di antaranya untuk sarana persemaian dengan produksi mencapai 15-20 juta bibit tanaman.

Terkait penanaman, kata Siti, sudah dimulai dan ditandai dengan penanaman bibit tanaman endemik oleh gubernur-gubernur bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kawasan yang ditanami oleh gubernur dan presiden itu bahkan disebut akan menjadi semacam kebun raya.

"Ini simboliknya, tapi nanti akan ada semacam kebun raya atau arborea atau apapun namanya, tapi itu belum diputuskan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com