Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/03/2022, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal reshuffle atau perombakan kabinet di hadapan sejumlah menteri yang hadir dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Hal ini bermula ketika dia mengungkapkan kekesalannya karena banyak kementerian yang masih memakai produk impor untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Dia pun mewanti-wanti para menteri agar tak lagi melakukan impor. Jokowi mengingatkan bahwa dia punya kewenangan mengganti menteri yang kinerjanya tak baik.

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," kata Jokowi geram.

Baca juga: Jokowi Singgung Reshuffle, Begini Ekspresi Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Mahfud MD

Beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut. Mereka yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi merasa geram karena instansi yang dipimpin ketiga menteri itu banyak menggunakan produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Misalnya, terkait bidang kesehatan, banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang masih impor. Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Jokowi juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dia menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

Jokowi mendapati bahwa laptop hingga bangku yang pengadaannya di bawah Kemendikbud Ristek ternyata juga impor.

"Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Impor CCTV, Seragam Polisi hingga Sepatu Tentara: Jangan Diteruskan!

Lalu, Presiden juga menyinggung adanya direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan produk impor.

Dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti para dirut tersebut.

Terkait dengan Mentan, Jokowi menyoroti impor traktor. Padahal, menurut dia, traktor bukan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di Indonesia.

"Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian) impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," ucap Jokowi.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," tegasnya.

Jokowi merasa heran banyak kementerian yang tak membelanjakan produk-produk buatan negeri untuk kegiatan operasional. Padahal, anggaran sudah tersedia.

Dia pun meminta Jaksa Agung untuk mengawasi hal ini. Ia tidak ingin ada barang-barang impor yang dicap sebagai produk buatan dalam negeri.

"Karena sering di markatplace ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin. Heeeh, jangan pikir kita enggak ngerti," ucap Jokowi kesal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Mahfud Klaim Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Kolusi di Izin Usaha

Nasional
Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Jadi, Nasdem: Tinggal Cari Momentum

Nasional
BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Eks Spri Ferdy Sambo: Tak Ada yang Sangka Seorang Kadiv Propam Lakukan Kebohongan

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.