Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Erick Thohir Copot Dirut BUMN yang Kebanyakan Impor

Kompas.com - 25/03/2022, 15:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan BUMN mengurangi impor produk.

Ia geram lantaran masih banyak lembaga yang mengimpor berbagai barang untuk digunakan dalam kegiatan operasional.

Jokowi pun bepesan ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot direktur utama (dirut) BUMN yang banyak melakukan impor.

"Saya sampaikan ke Menteri BUMN, udah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" kata Jokowi dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor, Jokowi: Reshuffle! Kayak Begini Enggak Bisa Jalan

Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Jokowi menyinggung sejumlah nama menteri yang instansinya masih banyak melakukan impor.

Sebutlah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dia heran banyak alat kesehatan dan tempat tidur untuk rumah sakit yang didapat dari impor.

Padahal, produk ini banyak diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, hingga Tangerang.

Baca juga: Jokowi Tegur Menkes, Mentan, dan Menteri BUMN karena Bawahan Banyak Impor

Jokowi juga menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Dia menyebutkan, konsumsi produk dalam negeri dari kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu hanya Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan.

Jokowi mendapati bahwa laptop hingga bangku yang pengadaannya di bawah Kemendikbud Ristek ternyata juga impor.

"Kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudahlah jangan diterus-teruskan," ujarnya.

Lalu, presiden juga menegur Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia menyoroti impor traktor yang bukan merupakan barang teknologi canggih yang tidak bisa dibuat di Indonesia.

"Jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian) impor. Ini enggak boleh, Pak Menteri. Enggak boleh," ucap Jokowi.

"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti nggak sih? Jangan-jangan kita nggak kerja detail sehingga nggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com