Kompas.com - 24/03/2022, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah diplomasi Indonesia kini menjadi sorotan dunia karena saat ini memegang jabatan kepresidenan bergilir G20. Sebab, Amerika Serikat dan sekutunya serta Rusia yang juga menjadi anggota forum itu kini tengah berselisih terkait sikap Rusia yang menyerbu Ukraina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, shuttle diplomacy adalah salah satu cara yang bisa ditempuh Indonesia supaya konflik tidak melebar dan merusak agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17. KTT itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022.

"Menlu atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan pers, Kamis (24/3/2022).

Karena memegang kepresidenan bergilir G20, maka prinsip aktif dalam diplomasi Indonesia harus dimaksimalkan. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 mendatang adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Baca juga: PM Australia Tak Terima Indonesia Undang Putin ke KTT G20

Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina. Sedangkan China tetap mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

Menurut Hikmahanto, posisi dan prinsip diplomasi Indonesia saat ini benar-benar diuji dan harus diperlihatkan ketika menghadapi dua kekuatan besar di dunia yang sedang berselisih terkait konflik bersenjata di Ukraina.

"Indonesia pun menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 bukan November mendatang," kata Rektor Universitas A Yani itu.

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya mereka menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20 pada November mendatang.

Baca juga: AS dan Sekutu Dorong Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: RI Jangan Terbawa Arus

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin dilaporkan akan tetap menghadiri KTT G20.

Vorobieva mengatakan dengan upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah menurut dia jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.

"Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat," kata Vorobieva.

Baca juga: KTT G20, Media Asing Beritakan Indonesia Tidak Depak Rusia dan Putin dari Pertemuan

Pemerintah China kemarin juga menyatakan menolak saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20. Menurut mereka Rusia adalah anggota penting G20.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

(Penulis : Tito Hilmawan Reditya | Editor : Tito Hilmawan Reditya)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.