Shuttle Diplomacy RI Dinilai Bisa Redam Ketegangan AS-Rusia Sebelum KTT G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah diplomasi Indonesia kini menjadi sorotan dunia karena saat ini memegang jabatan kepresidenan bergilir G20. Sebab, Amerika Serikat dan sekutunya serta Rusia yang juga menjadi anggota forum itu kini tengah berselisih terkait sikap Rusia yang menyerbu Ukraina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, shuttle diplomacy adalah salah satu cara yang bisa ditempuh Indonesia supaya konflik tidak melebar dan merusak agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17. KTT itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022.

"Menlu atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan pers, Kamis (24/3/2022).

Karena memegang kepresidenan bergilir G20, maka prinsip aktif dalam diplomasi Indonesia harus dimaksimalkan. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 mendatang adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina. Sedangkan China tetap mendukung Rusia.

Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.

Menurut Hikmahanto, posisi dan prinsip diplomasi Indonesia saat ini benar-benar diuji dan harus diperlihatkan ketika menghadapi dua kekuatan besar di dunia yang sedang berselisih terkait konflik bersenjata di Ukraina.

"Indonesia pun menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 bukan November mendatang," kata Rektor Universitas A Yani itu.

AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya mereka menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20 pada November mendatang.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Presiden Vladimir Putin dilaporkan akan tetap menghadiri KTT G20.

Vorobieva mengatakan dengan upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah menurut dia jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.

"Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat," kata Vorobieva.

Pemerintah China kemarin juga menyatakan menolak saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20. Menurut mereka Rusia adalah anggota penting G20.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin.

(Penulis : Tito Hilmawan Reditya | Editor : Tito Hilmawan Reditya)