Sidang IPU Ke-144, Puan Singgung Konflik Ukraina, Kemerdekaan Palestina, dan Demokrasi di Myanmar

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perawkilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menekankan pentingnya perdamaian global 

Hal tersebut dikatakan Puan saat membuka gelaran 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings atau forum parlemen internasional ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Menurutnya, sidang kali ini dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk menyebarkan budaya damai (culture of peace). Budaya ini diperlukan untuk mempromosikan toleransi, dialog, serta menolak kekerasan. Lantas, dia pun menyinggung krisis kemanusiaan akibat konflik Rusia dan Ukraina.

“Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kami mengharapkan perang segera berakhir dan dilakukan gencatan senjata,” ujarnya dalam pembukaan forum tersebut, di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Puan juga menekankan pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan perlunya peneguhan terhadap integritas teritorial untuk mencapai resolusi konflik Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Jelang IPU Ke-144 di Bali, Puan Bakal Arahkan Pembahasan Pada Isu Global

“Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Terlepas konflik di Ukraina, Puan juga menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini.

“Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi,” ujarnya.

Puan lantas mengajak parlemen internasional mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang.

“Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Puan.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengatakan, upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan.

Baca juga: Pimpinan BKSAP Yakin IPU Ke-144 di Bali Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi dan Pariwisata

Parlemen juga diminta bisa memobilisasi dukungan masyarakat internasional dalam penanganan dampak sosial pandemi, seperti bertambahnya kemiskinan dan ketimpangan.

Dia menyebutkan, pandemi yang masih menyebabkan ketidakpastian hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong dan memperkuat kerja bersama internasional.

Politisi PDIP itu mengatakan, parlemen memainkan peran kunci untuk mengatasi berbagai tantangan global, terutama di masa pandemi ini.

“Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau sebaliknya. Situasi yang kompleks ini menuntut parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi,” sebutnya.