Sidang IPU Ke-144, Puan Singgung Konflik Ukraina, Kemerdekaan Palestina, dan Demokrasi di Myanmar

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perawkilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menekankan pentingnya perdamaian global 

Hal tersebut dikatakan Puan saat membuka gelaran 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings atau forum parlemen internasional ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Menurutnya, sidang kali ini dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk menyebarkan budaya damai (culture of peace). Budaya ini diperlukan untuk mempromosikan toleransi, dialog, serta menolak kekerasan. Lantas, dia pun menyinggung krisis kemanusiaan akibat konflik Rusia dan Ukraina.

“Melalui upaya damai, pertemuan Majelis IPU ini mendorong diakhirinya perang di Ukraina. Tentunya kami mengharapkan perang segera berakhir dan dilakukan gencatan senjata,” ujarnya dalam pembukaan forum tersebut, di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Puan juga menekankan pentingnya penghormatan kepada hukum internasional, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan perlunya peneguhan terhadap integritas teritorial untuk mencapai resolusi konflik Rusia dan Ukraina.

“Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga dapat mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Terlepas konflik di Ukraina, Puan juga menyoroti situasi demokrasi di Myanmar akibat konflik internal yang sudah terjadi setahun belakangan ini.

“Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi,” ujarnya.

Puan lantas mengajak parlemen internasional mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang.

“Sesuai tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Puan.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu pun mengatakan, upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan.

Parlemen juga diminta bisa memobilisasi dukungan masyarakat internasional dalam penanganan dampak sosial pandemi, seperti bertambahnya kemiskinan dan ketimpangan.

Dia menyebutkan, pandemi yang masih menyebabkan ketidakpastian hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong dan memperkuat kerja bersama internasional.

Politisi PDIP itu mengatakan, parlemen memainkan peran kunci untuk mengatasi berbagai tantangan global, terutama di masa pandemi ini.

“Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau sebaliknya. Situasi yang kompleks ini menuntut parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi,” sebutnya.

Puan menambahkan, parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri terkait pentingnya membangun rasa cinta tanah air.

Pada saat bersamaan, menurutnya, dibutuhkan juga upaya membangun semangat solidaritas global. Oleh karenanya, kemitraan antar parlemen sangat dibutuhkan.

“Karenanya Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar-parlemen. Hal ini juga berguna untuk ‘membangun jembatan’ bagi negara yang memiliki perbedaan pandangan,” urainya.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan pemuda

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Majelis IPU ke-144 perlu memberi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum muda, termasuk dalam memperjuangkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Terlebih, IPU ke-144 kali ini mengambil tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change” yang dianggap sangat relevan untuk dibahas.

“Khususnya di saat saat dunia telah mencapai pemanasan 1.1 derajat celsius dan mengakibatkan target pemanasan 1.5 hingga 2 derajat Celsius sulit untuk dapat tercapai,” sebutnya.

Puan menyebutkan, sesuai tema pertemuan, parlemen perlu memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasikan komitmen pembiayaan bagi negara berkembang.

Sebagai President of Assembly pada IPU ke-144, Puan pun mengajak parlemen dunia menyatukan tekad agar dapat menjadi pendorong untuk membuat dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan.

“Mari kita wujudkan parlemen yang ikut memperkuat multilateralisme, solidaritas, dan kolaborasi global,” perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 “Bersama, kita bangun satu dunia yang baru, dunia yang sehat, tenteram, dan sejahtera. Bersatu kita pasti bisa!” serunya.

Adapun, Sidang IPU ke-144 dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditandai dengan dibunyikannya sirine bersama-sama oleh Puan, Jokowi, dan Presiden IPU Duarte Pacheco.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, bapak Jokowi yang telah berkenan hadir dan membuka Majelis IPU ke-144,” kata Puan.

Puan juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi Pertemuan Majelis IPU ke-144. Hadir dalam pembukaan IPU ke-144 di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota dewan, serta Gubernur Bali Wayan Koster.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ikut berpartisipasi dalam pembukaan sidang IPU ke-144 secara virtual.

“Selamat datang di Indonesia! Pertemuan ini unik karena diadakan di tengah suasana pandemi yang belum mereda,” ucap Puan.

Pada kesempatan itu, Duarte turut mengapresiasi DPR Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan IPU ke-144.

“Terima kasih kepada Indonesia dan DPR atas keramahtamahan menyambut kami dengan hangat dalam penyelenggaraan luar biasa ini. Kami merasa seperti di rumah sendiri,” ujar Presiden IPU.

Sementara itu, Jokowi mengatakan, hal yang perlu menjadi sorotan dalam kesepakatan internasional adalah mengenai aksi nyata dari setiap agenda global, termasuk isu-isu terkait perubahan iklim.

“Sering kita bicarakan, sering dirumuskan dalam pertemuan-pertemuan global, trtapi aksi lapangannya belum kelihatan. Saya beri contoh transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, dari batubara ke renewable energy,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Jokowi mendorong negara-negara IPU melakukan aksi nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Aksi nyata tersebut, seperti pendanaan iklim, investasi untuk renewable energy, dan transfer teknologi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.

“Saya sangat menghargai apabila parlemen negara-negara IPU bisa memobilisasi bersama pemerintahnya agar bisa betul-betul nyata, konkret, melaksanakannya. Kalau ini tidak real dilakukan, saya pesimis perubahan iklim betul-betul bisa kita cegah,” tambahnya.

Pertemuan dengan Parlemen Korsel

Usai Inaugural Ceremony IPU ke-144, Puan mendampingi Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Korea Selatan atau Ketua Dewan Nasional Republic of Korea Park Byeong-Seug.

“DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun multilateral,” jelasnya.

Puan mengatakan, Indonesia mengajak Korea Selatan untuk semakin memperkuat kerja sama. Dia menyebutkan, Indonesia dan Korea perlu menjajaki kesempatan peningkatan kerja sama dalam sejumlah hal.

“Seperti memperdalam kerja sama green economy, ketahanan lingkungan di dalam konteks perubahan iklim, ekonomi hijau, energi baru terbarukan, kesetaraan gender, dan penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus mengundang Ketua Parlemen Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan Parliament 20 (P20) di Indonesia yang menjadi rangkaian perhelatan G20.