Saling Silang Elite Politik soal Isu Penundaan Pemilu dan Tidak Tegasnya Sikap Jokowi...

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Sementara, Ketua DPR Puan Maharani baru-baru ini menegaskan bahwa DPR tetap sepakat bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal di 2024.

"Tanggal 14 Februari 2024 jadi mekanisme yang sudah berjalan ya. Kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ketua DPP PDI-P itu mengeklaim, DPR berkomitmen untuk segera membahas perihal anggaran penyelenggaraan pemilu.

Jokowi perlu tegas

Selama polemik ini bergulir, Presiden Jokowi sebenarnya sudah angkat bicara. Dia menyatakan bakal patuh pada konstitusi.

Namun, menurut dia, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang lantaran itu bagian dari demokrasi.

Baca juga: Puan: Pemerintah, DPR, dan KPU Sudah Sepakat Pemilu Digelar 2024

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," tuturnya.

Banyak pihak yang menilai sikap presiden ini tidak tegas. Pernyataan Jokowi juga dinilai belum mengakhiri polemik penundaan pemilu maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mendorong Jokowi agar menyampaikan sikap final pemerintah untuk merespons kegaduhan ini.

Menurut Ali, Jokowi harus bersuara karena dua menteri koordinator yakni Menko Polhukam Mahfud dan Menko Marves Luhut menyampaikan sikap berbeda terkait penundaan Pemilu 2024.

"Karena Pak Luhut sudah berbicara dan Pak Mahfud berbicara dalam narasi yang berebeda, tentunya atasan dari dua orang ini adalah presiden shingga kemudian kata akhirnya, sikap akhir pemerintah itu ada di presiden," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Ali mengatakan, sikap final yang disampaikan Jokowi kelak diharapkan dapat mengakhiri perbedaan pendapat di tengah masyarakat mengenai wacana menunda pemilu.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, penting bagi Jokowi untuk menegaskan sikapnya soal polemik ini.

Jika presiden diam dan proses politik ini terus bergulir, maka patut diduga dia mendukung usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Agar kontroversi tidak berlanjut, presiden cukup menyampaikan, saya minta sudahi wacana penundaan pemilu ini. Pemilu tetap akak dijalankan pada 14 Februari 2024 mendatang, sesuai keputusan pemerintah, DPR, dan KPU," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (16/3/2022).