Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang Kendali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan masalah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sebab, sikap Luhut yang mengeklaim wacana menunda Pemilu 2024 didukung oleh masyarakat berbeda dengan sikap pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tak ada rencana menunda pemilu.

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Anggaran Belum Dibahas, Keseriusan DPR dan Pemerintah Selanggarakan Pemilu 2024 Dipertanyakan

Nabil berpandangan, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, menurut dia, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.

Padahal, kata Nabil, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998.

"Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," ujar Nabil.

Baca juga: Luhut Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Benar, tapi Enggan Buka ke Publik

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).