Saling Silang Elite Politik soal Isu Penundaan Pemilu dan Tidak Tegasnya Sikap Jokowi...

Luhut mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?," kata dia.

Sebelum Luhut, Januari 2022 lalu Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat menggulirkan isu yang sama.

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Kemudian, pada Februari kemarin sejumlah elite partai menyuarakan wacana serupa. Mereka yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Para elite politik itu menyebut bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi lebih penting ketimbang pergantian kepemimpinan.

Selain itu, besarnya anggaran pemilu juga menjadi dalih para elite menyuarakan penundaan.

"Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Buntut dari wacana tersebut, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka.

Ditentang sesama elite politik

Usulan sejumlah menteri dan ketua umum partai politik soal penundaan pemilu ditentang oleh sesama elite politik lainnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto misalnya, terang-terangan mempertanyakan sikap Luhut. Hasto menilai, bukan menjadi ranah Luhut untuk membahas ihwal tersebut.

"Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan). Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu, Politisi PDI-P Curiga Ada Harmoko di Sekitar Jokowi

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 dapat menjadi pintu masuk pada perubahan fundamental lain, misalnya pemilihan presiden tidak langsung atau penetapan presiden seumur hidup.

Ia mengatakan, perubahan aturan sangat mungkin terjadi jika dilakukan amendemen konstitusi.

"Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden? Presiden 3 periode? Tidak dipilih langsung oleh rakyat? Seumur hidup?" kata AHY dalam pidatonya di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

AHY berpendapat, amendemen konstitusi untuk mengakomodasi wacana menunda pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi dan demokratisasi.

Meski bukan hal yang haram, kata dia, amendemen UUD 1945 semestinya tidak dilakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

Baca juga: Kritik Pedas AHY soal Wacana Pemilu Ditunda: Singgung Pemimpin Lupa Turun Takhta-Presiden Seumur Hidup

"Memang konstitusi bukan kitab suci, tetapi juga jangan dipermainkan, katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," katanya.

Adapun Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.