Kompas.com - 04/03/2022, 09:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, ada kelemahan regulasi yang membuat kepatuhan pelaku kejahatan untuk memenuhi restitusi atau ganti rugi kepada korban rendah.

Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengungkapkan, berdasarkan data LPSK tahun 2021 lalu, lembaga tersebut telah menghitung resititusi kepada korban senilai Rp 7,43 miliar. Dari jumlah tersebut, yang telah diputus oleh hakim sebesar Rp 3,71 miliar.

Namun, jumlah restitusi yang dibayarkan pelaku kepada korban hanya sebesar Rp 279,53 juta di tahun yang sama.

Baca juga: LPSK Telusuri Aset Herry Wirawan untuk Bayar Restitusi Korban

"Soal kepatuhan eksekusi restitusi oleh pelaku kejahatan, terdapat kelemahan yang elementer dalam regulasi, di mana di undang-undang tidak ada upaya paksa untuk melakukan eksekusi restitusi. Upaya paksa sita harta pelaku untuk kemudian dilelang guna membayar restitusi hanya diatur dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21 tahun 2007)," kata Maneger kepada Kompas.com, Kamis (3/3/2022).

Ia mengatakan, hingga saat ini upaya paksa sita harta pelaku untuk dilelang dan dana hasil lelang digunakan untuk membayar restitusi, belum pernah dijalankan oleh jaksa selaku eksekutor putusan pidana.

Di sisi lain, LPSK sebagai institusi yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian restitusi oleh UU, tidak memiliki jangkauan kewenangan untuk dapat mengetahui kemampuan pelaku membayar restitusi.

"Misalnya, mengetahui jumlah rekening bank pelaku atau aset-aset lainnya yang sebenarnya informasi tersebut berguna sebagai variabel pertimbangan menentukan jumlah/nilai restitusi yang akan diajukan," kata Maneger.

Menurut Maneger, kepatuhan pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban sebenarnya dipengaruhi oleh upaya LPSK, jaksa, dan penyidik untuk meyakinkan pelaku membayar kepada korban.

Baca juga: Dalam RUU TPKS, Restitusi Jadi Kewajiban yang Dibebankan ke Pelaku Kekerasan Seksual

Di sisi lain, umumnya pelaku mengalami keberatan untuk membayarkan restitusi karena alasan tidak mampu.

"Keberatan pelaku tentunya sangat kasuistis, namun pada umumnya mereka menyatakan tidak mampu. Sementara itu kebenaran mengenai ketidakmampuan pelaku tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Di sini titik persoalannya," kata Maneger.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Nasional
Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Nasional
Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Nasional
Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.