Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Desak PBB Aktif Akhiri Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 04/03/2022, 09:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) untuk berperan aktif dalam penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina.

Dalam pernyataan resmi, Jumat (4/3/2022), PP Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dengan peperangan ini.

Sebab, perang bukan hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik melainkan juga menimbulkan korban pada masyarakat sipil, baik korban luka maupun korban jiwa.

"Mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan, melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataan tersebut.

Baca juga: Di Balik Evakuasi WNI dari Ukraina, Prabowo Ternyata Intens Jalin Komunikasi dengan Menhan Rusia

"Karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya," ia menambahkan.

PP Muhammadiyah menegaskan bahwa perang bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.

Kubu Ukraina dan Rusia pun didesak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mengupayakan solusi damai melalui meja perundingan, alih-alih peperangan.

"Di era tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun," ujar Haedar.

Baca juga: Ukraina dan Rusia Sepakati Koridor Evakuasi, Bantu Warga Sipil Melarikan Diri dari Invasi

"Karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan," lanjutnya.

PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif lagi dalam penyelesaian perang ini, meski mengapresiasi seruan pemerintah untuk menghentikan perang.

"Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya," tutup Haedar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com