Restitusi bagi Korban Pemerkosaan Herry Wirawan Terancam Tak Dibayarkan, ICJR Rekomendasikan Bentuk Trust Fund

JAKARTA, KOMPAS.com - Restitusi atau ganti rugi bagi korban pemerkosaan Herry Wirawan terancam tak dibayarkan. Pasalnya, skema restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) oleh putusan majelis hakim di Bandung, Jawa Barat, dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, skema pembayaran restitusi melalui pihak ketiga, dalam hal ini KemenPPPA tidak dikenal di Indonesia.

"Enggak ada aturannya, enggak ada dasarnya. KemenPPPA juga sudah menyatakan mereka enggak bisa membayarkan. Karena memang secara aturan, nomenklatur itu tidak dibayarkan negara, apalagi KemenPPPA," kata Maidina kepada Kompas.com, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Beri Akses KIP, KIS, dan PKH kepada Korban Herry Wirawan

Ia menjelaskan, tidak hanya secara aturan, secara kelembagaan KemenPPPA juga tidak bertanggung jawab soal restitusi dalam kasus itu.

Tanggung jawab terkait dengan restitusi tersebut merupakan tanggungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Secara aturan dia tidak bisa, karena restitusi dibayar pelaku, yang negara adalah kompensasi. Sedangkan kekerasan seksual tidak ada kompensasi. Secara kelembagaan, KemenPPPA tidak bertanggung jawab soal restitusi, justru itu LPSK," kata Maidina.

Pasal 1 UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasaran putusan Pengadilan Negeri Bandung, kemarin, besaran restitusi yang dibayarkan kepada korban pemerkosaan oleh Herry Wirawan itu secara keseluruhan Rp 331,52 juta. Besaran ganti rugi untuk masing-masing korban beragam, mulai dari Rp 9,87 juta hingga Rp 85,83 juta untuk 12 anak para korban.

Majelis hakim PN Bandung di dalam vonis kepada Herry Wirawan mengatakan, pembayaran restitusi dibebankan kepada pemerintah dengan alasan tugas negara untuk melindungi setiap warga negaranya. Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 67 KUHP, terdakwa yang telah dituntut pidana mati tidak bisa dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

"Menimbang, bahwa majelis berpendapat tugas negara melindungi setiap warga negara, hadir untuk melindungi warga negara, dan perkara ini adalah para anak korban dan anak dari anak korban. Majelis hakim berpendapat adalah tepat beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang bertugas melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak," kata hakim.

ICJR merekomendasikan pembentukan skema pembayaran restitusi melalui victim trust fund. Skema tersebut dirasa lebih efektif lantaran penegak hukum tidak perlu membebankan restitusi kepada pelaku.

Maidina menjelaskan, victim trust fund tersebut bisa dikelola oleh Kementerian Keuangan dengan pengelolaan dan layanan dibantu oleh LPSK.

"ICJR rekomendasikan harusnya ada skema yang lebih efektif dibangun, yaitu victim trust fund, enggak perlu sulit enforce ke pelaku, pelaku juga bisa dibebankan sanksi finansial yang nanti diolah trust fund untuk layanan dan bantuan korban. Itu perlu skema yg dibahas antar pemerintah," ujar Maidina.

"Dengan kondisi indonesia, bisa dikelola oleh Kemenkeu untuk penerimaannya, pengelolaan ke layanan dan bantuan dengan LPSK," kata dia.