Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Debat WhatsApp Soal IKN di Rapim TNI-Polri, Pengamat: Harusnya Bahas Hal Strategis

Kompas.com - 03/03/2022, 08:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Al Araf mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas tentang hal-hal yang bersifat strategis dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri, dan bukan membahas soal percakapan WhatsApp Group (WAG) anggota TNI-Polri terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Seharusnya yang dibahas Presiden dalam Rapim TNI-Polri adalah persoalan yang penting dan strategis seperti alutsista, bukan mengurus Grup WA," kata Al Araf kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Menurut Al Araf, seharusnya dalam Rapim itu Jokowi membahas berbagai persoalan yang lebih penting. Seperti dampak perang Rusia-Ukraina terhadap situasi pertahanan global dan Indonesia, perkembangan program peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, mencari jalan keluar penyelesaian masalah di Papua tanpa terus-menerus melakukan operasi militer, dan hal-hal lainnya.

Jika terjadi perbedaan pandangan dari sejumlah kalangan di TNI-Polri terkait kebijakan pemerintah, menurut dia Jokowi cukup menyampaikan pernyataan meminta TNI-Polri mengikuti apapun keputusan pemerintah. Sebab di negara demokrasi, militer tidak diberi ruang untuk mengoreksi kepemimpinan sipil supaya otonomi mereka tetap terjaga.

"Militer harus patuh kepada kepemimpinan sipil, tetapi kepemimpinan sipil juga harus menghormati otonomi militer," ujar Al Araf yang juga merupakan Direktur Imparsial.

Pernyataan terkait percakapan Grup WhatsApp itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri geram dengan adanya personel TNI/Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) di WhatsApp Group (WAG).

Ia pun meminta agar para personel TNI-Polri yang memperdebatkan IKN untuk didisplinkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi saat memberi sambutan di Rapim TNI-Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Jokowi menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu, kata Jokowi, personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," tegasnya.

Jokowi lalu menekankan soal kesetiaan prajurit kepada negara. Menurutnya, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," sebut Jokowi.

Di Rapim TNI-Polri, Jokowi juga sempat berbicara prajurit tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi karena statusnya berbeda dengan masyarakat sipil.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegasnya.

Jokowi mengingatkan agar personel TNI-Polri disiplin mematuhi perintah Negara.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ucap Jokowi.

Kepala Negara menggarisbawahi soal disiplin nasional yang saat ini disebutnya masih lemah. Karena itu, menurut Jokowi, diperlukan contoh kedisiplinan dari TNI dan Polri.

"Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com