Kompas.com - 01/03/2022, 13:50 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menilai, jejak pendapat yang menempatkan KPK menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap kerja-kerja KPK.

Hal itu, disampaikan Ali menanggapi hasil survei nasional Indopol yang menempatkan KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan angka 23,82 persen.

"Capaian baik ini, kami pandang sebagai wujud dukungan sekaligus kepercayaan publik terhadap KPK," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

"Hal ini tentu menjadi pelecut bagi kami untuk terus berkinerja lebih baik lagi," ucap dia.

Baca juga: Kasus Hakim Itong, KPK Panggil 2 Hakim PN Surabaya dan 1 PN Makassar

KPK pun mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terus mendukung program-program pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.

"Karena pemberantasan korupsi merupakan cita dan ikhtiar kita bersama," kata Ali.

Melalui pendidikan antikorupsi, ujar Ali, KPK berperan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sebagai pondasi awal bagi masyarakat agar tertanam budaya antikorupsi.

Melalui pencegahan korupsi, lanjut dia, KPK juga ikut memperbaiki sistem dan tata kelola di berbagai lembaga, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi pihak-pihak untuk korupsi.

Sementara melalui penindakan kasus tindak pidana korupsi, KPK menegakkan keadilan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus merampas hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara.

"Dan masyarakat, sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya aktif berturut serta, tapi juga menjadi pengawas kinerja-kinerja pemberantasan korupsi," ucap Ali.

"Salah-satunya melalui survei yang mengukur pandangan masyarakat terhadap capaian kinerja pemberantasan korupsi," tuturnya.

Adapun posisi KPK ini disusul Polri (23,17 persen), Mahkamah Agung (14,72 persen), dan Kejaksaan RI (10,16 persen).

Sementara itu, sebanyak 23,41 persen responden tidak menjawab dan 4,72 persen menjawab lainnya.

"Lembaga penegak hukum yang paling berintegritas atau dapat dipercaya (menurut survei) adalah KPK," kata Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto, dalam keterangan pers, Minggu (27/2/2022).

Kemudian, secara khusus, survei mengukur kepercayaan publik soal kepercayaan terhadap polisi.

Sebanyak 81,30 persen mengatakan percaya dengan polisi. Alasan percaya kepada polisi yaitu karena kinerja yang baik (36 persen), menjaga dan memberikan rasa aman (19,40 persen), dan mengayomi masyarakat (19,20 persen).

Sementara itu, yang menyatakan tidak puas beralasan karena masih ada pungutan liar, suap, dan korupsi (36,96 persen), kinerja buruk (27,83 persen), dan banyak oknum bermasalah (6,96 persen).

Baca juga: Survei Indopol: KPK Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

"Selain itu, temuan survei menyatakan tingkat keyakinan publik terhadap polisi bisa berubah menjadi lebih baik ke depan cukup tinggi, yaitu 79,19 persen," ujar Ratno.

Survei Indopol ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2022. Jumlah responden 1.230 orang yang dipilih secara proporsional di 34 provinsi menggunakan multistage random sampling.

Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2,8 persen.

Lembaga survei Indopol tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia bersama 37 lembaga lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.