Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya, Ini Kata Jubir

Kompas.com - 01/03/2022, 13:50 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menilai, jejak pendapat yang menempatkan KPK menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap kerja-kerja KPK.

Hal itu, disampaikan Ali menanggapi hasil survei nasional Indopol yang menempatkan KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan angka 23,82 persen.

"Capaian baik ini, kami pandang sebagai wujud dukungan sekaligus kepercayaan publik terhadap KPK," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

"Hal ini tentu menjadi pelecut bagi kami untuk terus berkinerja lebih baik lagi," ucap dia.

Baca juga: Kasus Hakim Itong, KPK Panggil 2 Hakim PN Surabaya dan 1 PN Makassar

KPK pun mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang terus mendukung program-program pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, maupun penindakan.

"Karena pemberantasan korupsi merupakan cita dan ikhtiar kita bersama," kata Ali.

Melalui pendidikan antikorupsi, ujar Ali, KPK berperan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sebagai pondasi awal bagi masyarakat agar tertanam budaya antikorupsi.

Melalui pencegahan korupsi, lanjut dia, KPK juga ikut memperbaiki sistem dan tata kelola di berbagai lembaga, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi pihak-pihak untuk korupsi.

Sementara melalui penindakan kasus tindak pidana korupsi, KPK menegakkan keadilan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus merampas hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara.

"Dan masyarakat, sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya aktif berturut serta, tapi juga menjadi pengawas kinerja-kinerja pemberantasan korupsi," ucap Ali.

"Salah-satunya melalui survei yang mengukur pandangan masyarakat terhadap capaian kinerja pemberantasan korupsi," tuturnya.

Adapun posisi KPK ini disusul Polri (23,17 persen), Mahkamah Agung (14,72 persen), dan Kejaksaan RI (10,16 persen).

Sementara itu, sebanyak 23,41 persen responden tidak menjawab dan 4,72 persen menjawab lainnya.

"Lembaga penegak hukum yang paling berintegritas atau dapat dipercaya (menurut survei) adalah KPK," kata Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto, dalam keterangan pers, Minggu (27/2/2022).

Kemudian, secara khusus, survei mengukur kepercayaan publik soal kepercayaan terhadap polisi.

Sebanyak 81,30 persen mengatakan percaya dengan polisi. Alasan percaya kepada polisi yaitu karena kinerja yang baik (36 persen), menjaga dan memberikan rasa aman (19,40 persen), dan mengayomi masyarakat (19,20 persen).

Sementara itu, yang menyatakan tidak puas beralasan karena masih ada pungutan liar, suap, dan korupsi (36,96 persen), kinerja buruk (27,83 persen), dan banyak oknum bermasalah (6,96 persen).

Baca juga: Survei Indopol: KPK Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

"Selain itu, temuan survei menyatakan tingkat keyakinan publik terhadap polisi bisa berubah menjadi lebih baik ke depan cukup tinggi, yaitu 79,19 persen," ujar Ratno.

Survei Indopol ini dilaksanakan pada 18-25 Januari 2022. Jumlah responden 1.230 orang yang dipilih secara proporsional di 34 provinsi menggunakan multistage random sampling.

Wawancara terhadap responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error +/- 2,8 persen.

Lembaga survei Indopol tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia bersama 37 lembaga lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com