Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Anggota DPR Terjebak Macet di Puncak: Mau Buang Air Saja Repot

Kompas.com - 01/03/2022, 13:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR fraksi Gerindra Mulyadi menjadi salah satu orang yang terjebak macet panjang di kawasan Puncak, Ciawi, Kabupaten Bogor pada akhir pekan lalu. Bahkan menurut pengakuan sejumlah orang yang bepergian ke jalur Puncak pada akhir pekan kemarin mereka terjebak macet sampai belasan jam.

Peristiwa kemacetan panjang itu menurut Mulyadi terjadi sejak Sabtu (26/2/2022) pekan lalu. Ketika itu volume kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak meningkat karena masa libur panjang, sebab pada 28 Februari ditetapkan sebagai hari libur peringatan Isra Miraj.

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan, saat kemacetan itu terjadi dia sedang menuju kawasan Puncak untuk menghadiri undangan kegiatan dan sekaligus bertemu dengan konstituennya. Sebab saat ini DPR dalam masa reses, sehingga setiap anggotanya menggunakan kesempatan itu untuk bertemu dengan penduduk di daerah pemilihan.

Menurut Mulyadi, ketika dia sampai di Gadog, Ciawi menuju Puncak, aparat kepolisian menutup jalur karena diberlakukan kebijakan satu jalur dari kawasan Puncak menuju Ciawi.

Baca juga: Macet Parah Puncak Bogor ke Jakarta Ditempuh hingga 17 Jam, Ini Sebabnya

Akibatnya, kata Mulyadi, dia bersama sang sopir menunggu sampai empat jam dalam kondisi macet akibat kebijakan satu jalur itu. Padahal menurut Mulyadi, lokasi tempat pertemuan dengan konstituennya hanya berjarak empat kilometer dari Ciawi.

"Saya terus terang mau buang air saja sampai kerepotan. Saya kan kasihan juga dengan sopir. Selain itu menahan lapar juga dalam kondisi macet," kata Mulyadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Ketika sampai di lokasi pertemuan, Mulyadi mengatakan dia langsung bertemu dengan konstituen. Rata-rata para konstituen itu, kata Mulyadi, menyampaikan permintaan supaya persoalan kemacetan jalur Puncak setiap akhir pekan atau masa liburan panjang segera dicarikan jalan keluar.

"Masyarakat meminta supaya saya menyampaikan hal ini kepada pemerintah, minta solusi jangka panjang dan pendek supaya hal seperti itu tidak terulang," ujar Mulyadi.

Baca juga: Puncak Bogor Macet 2 Hari, Kapolda Jabar Sebut Penyebab Utama Pengendara Tidak Sabar

Bahkan menurut Mulyadi saat itu dia menerima banyak pesan WhatsApp dari para konstituen dan para penduduk di wilayah Puncak untuk meminta bantuan.

"Itu WA saya hari Sabtu-Minggu isinya penuh pesan minta bantuan soal macet Puncak. Ada yang minta bantuan karena ada warga yang harus ke rumah sakit dalam kondisi darurat. Akhirnya warga terpaksa membuka jalur sendiri di tengah kemacetan," ucap Mulyadi.

Persoalan kemacetan panjang di jalur Puncak menurut Mulyadi sudah terjadi puluhan tahun. Namun, dia merasa seolah pemerintah tidak mampu berbuat lebih untuk mengurai permasalahan itu.

Padahal menurut Mulyadi, titik kemacetan di kawasan Puncak hanya sekitar lima titik. Namun, kemacetan panjang terus terjadi setiap akhir pekan atau masa libur karena

"Pemerintah seperti tidak hadir padahal ini kan masalah yang sudah terjadi puluhan tahun," ucap Mulyadi.

Baca juga: Alternatif ke Puncak Lewat Jalur Puncak II, Ini Rutenya

Sebagai jalan keluar persoalan kemacetan di Jalur Puncak, Mulyadi mengatakan mendesak pemerintah untuk segera membangun jalur alternatif Puncak 2 di kawasan itu. Fungsinya untuk memisahkan jalur wisata dan jalur lalu lintas bagi penduduk setempat jika masa liburan dan akhir pekan tiba, supaya tidak terjadi kemacetan panjang seperti pada akhir pekan lalu.

Selain itu, Mulyadi mengatakan dia bersama Ketua Komisi V DPR Lasarus akan meninjau kawasan Puncak untuk mengetahui titik permasalahan kemacetan sebelum memberikan masukan kepada pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com