Agar Masyarakat Waspada, Gempa Magnitudo 6,1 di Pasaman Diteliti Kementerian KP

Menurutnya, getaran gempa bumi di Pasaman telah mengakibatkan adanya fenomena likuifaksi (tanah mengalir) dan bercampur air panas di pinggiran Sungai Batang Timah.

Peristiwa alam tersebut membuat material sungai berupa lumpur meluap ke permukiman warga di Malampah, Kecamatan Tigo Nagari.

Baca juga: Semburan Lumpur Muncul di Pasaman Barat Pasca Gempa, Ahli Duga Likuifaksi

“Material lumpur dari sungai itu meluap ke permukiman warga dan menimpa sejumlah rumah. Apalagi melihat beberapa bukti longsor yang terjadi di lereng Gunung Talamau terjadi fenomena geologi debris flow (aliran debris) atau mudflow (aliran lumpur),” ujar Wisnu.

Fenomena debris flow atau mudflow , sebut dia, biasanya terjadi saat hujan lebat di hulu. Hal ini akan membangkitkan aliran debris atau geo tumpukan pecahan batu atau reruntuhan akibat erosi dan menghantam pemukiman di sekitar sungai.

Wisnu menjelaskan, Gunung Talamau mempunyai elevasi puncak tertinggi di Sumbar. Akibat gempa di Pasaman tersebut, sekeliling aliran sungai di gunung berpotensi mengalami retakan dan longsor sehingga material longsor masuk ke badan sungai dan terbawa aliran air sampai ke hilir.

“Jika dikorelasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pengukuran geolistrik terdekat yang dilakukan oleh tim LRSDKP dalam kegiatan riset identifikasi kerentanan pesisir pada 2019 di beberapa lokasi di pesisir Pasaman Barat,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Mulai Tangani Kerusakan Fasilitas Publik akibat Gempa Pasaman

Hasil kegiatan tersebut, lanjut dia, telah disosialisasikan pada akhir 2019 di Kantor Gubernur Sumbar.

Kegiatan itu dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi Sumbar maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota di Sumbar, serta satuan kerja Kementerian KP dan kementerian atau lembaga terkait. Sosialisasi ini juga dilakukan melalui website dan media sosial (medsos).

"Dari jejak historis kejadian peristiwa gempa bumi di Pulau Sumatera, maka sangat diperlukan sebuah upaya mitigasi bencana gempa bumi serta bencana ikutannya dengan melakukan pembuatan peta zonasi gempa,” imbuh Wisnu.

Sementara itu, lanjut dia, peta untuk kebutuhan kebencanaan harus diturunkan atau diproses dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan mikrozonasi kerawanan gempa.

Baca juga: Gempa M 4.9 Guncang Manggarai NTT, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Untuk komponen dalam peta rawan bencana gempa pun perlu ditambahkan komponen peta patahan aktif dan nonaktif.

Dengan begitu, Wisnu berharap, upaya pembuatan peta rawan bencana gempa yang terinci dapat meminimalisir dampak terjadinya bencana mendatang.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, pihaknya bertanggung jawab dalam upaya mitigasi bencana.

"Berbagai upaya mitigasi bencana telah dilakukan oleh Kementerian KP, baik secara langsung maupun sebagai muatan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya," ujarnya pada kegiatan “Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022”.